Perkembangan dan Operasional Bank Syariah

Tugas Kelompok

PERKEMBANGAN DAN OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH

( Makalah)

unduh versi .doc

unduh versi .pdf

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah

BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA

 

Disusun Oleh:

Aditya Handoko ( 8335078388 )

Fanio Anggoro   ( 8335118399 )

Muhammad Izzan Mursyidan  ( 8335116620 )

Tri Vidyananda Andre P.              ( 8335118327 )

 

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

JAKARTA

2012

 

 

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan semesta alam. Tak lupa shalawat serta salam kita hanturkan ke baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga (ahlubait), sahabat (ahlusunah wal jamaah) serta para pengikutnya hingga akhir zaman.Amien.
Sebagai tanggung jawab atas tugas mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan yang diberikan, pada makalah ini kelompok kami mencoba membahas Perkembangan dan Operasional Perbankan Syariah. Kami berusaha seobjektif mungkin meskipun pembahasan kami hanya sebatas pada kajian pustaka semata, tidak melakukan investigasi pada semua bank yang akan kami bahas. Namun tidak mengurangi pembahasan kami.
Bank syariah, bank yang seutuhnya menggunakan hukum Islam, berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan hukum barat (yahudi), meskipun demikian, dongkrak atau perkembangan yang terjadi saat ini ialah, kini setiap bank berlomba-lomba untuk merubah system perbankan kepada system syariah, semua itu tak luput dari akibat krisis globa. Kita pun tahu bahwa krisis hampir terjadi pada seluruh bank di dunia termasuk di Indonesia yang menggunakan konsep Barat (yahudi) dan bank-bank Islam yang menggunakan sistem syariah.
Sekilas pengantar yang merupakan testimoni dari makalah ini, kami akan menjelaskan secara utuh, mengenai pengertian hingga bidang unit kerja Bank Syariah. Pada bab I Merupakan Pendahuluan yang membahas Bank Syariah secara umum, dan pada bab II Merupakan Pembahasan, mengenai dasar hukum; pengertian; sejarah; dewan pengawas, komisaris, dan direksi; kegiatan usaha, serta bentuk hukum dan pendirian. Pada bab III merupakan Kesimpulan dan Saran dari pembahasan kami.
Demikianlah pengantar singkat tentang makalah kami. Tentunya makalah ini tidaklah sempurna sebab yang kesempurnaan hanya milik  Allah SWT semata. Tentunya penulis menerima kritikan dan saranyang konstruktif guna penyempurnaan pembahasan yang telah kami lakukan. Terimakasih.

Jakarta, April 2012

                                                                                                                                Penulis

DAFTAR ISI

 

KATA PENGANTAR………………………………………………………………………2

DAFTAR ISI………………………………………………………………………………….3

BAB 1. Pendahuluan ………………………………………………………………… 4

BAB 2. Pembahasan …………………………………………………………………. 5

2.1 Dasar Hukum …………………………………………………………….. 5

2.2 Pengertian ………………………………………………………………… 6

2.3 Sejarah Bank Syariah ………………………………………………….. 6

2.4 Dewan Pengawas, Dewan Komisaris, dan Direksi …………… 8

2.5 Kegiatan Usaha Bank Syariah ………………………………………. 9

2.6 Bentuk Hukum dan Pendirian ……………………………………… 18

2.7 Bank Muamalat …………………………………………………………. 21

BAB 3. Kesimpulan dan Saran ……………………………………………………. 22

DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………………………23


 

BAB 1. PENDAHULUAN

Bank syariah di Indonesia terhitung masih sangat muda, perkembangannya pun di Indonesia begitu lambat, sebenarnya pembahasan tentang Bank Syariah sudah pernah dibahas pada tahun 1980-an, namun realisasinya terjadi pada tahun 1992 yang dilakukan oleh salah satu bank pemerintah, yaitu Bank Muamalat Indonesia, dengan hukum yang jelas. Pada awalnya perkembangan bank di Indonesia masih bersifat konvensional dalam artian, belum Memiliki standar dari bank syariah sendiri, karena bank syariah berbasisi ideologi Islam. Sedangkan bank konvensional berdasarkan ideologi barat terutama ideologi Amerika dan Eropa. Pada makalah kali ini kami tidak akan membahas tentang mengapa bank konvensional Indonesia beralih kepada bank syariah, tetapi kami membahas bank syariah secara umum.

Secara umum ada beberapa karakteristik yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional :

  1. Bank syariah tidak menggunakan bunga
  2. Tidak digunakan untuk usaha yang haram
  3. Menerima zakat, infaq dan sodaqoh untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, terdapat 8 golongan dalam Al Qur’an

Pada point pertama, dalam bank syariah tidak menggunakan bunga, melainkan menggunakan konsep bagi hasil dimana jika bank mendapatkan keuntungan maka akan dibagi hasil keuntungan tersebut dengan para penabung, jika bank rugi maka para penabung pun akan rugi. Bank syariah juga tidak serta merta meminjamkan sejumlah uangnya kepada masyarakat secara tunai melainkan dengan prinsip bagi hasil (mudharabah), prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli (murabahah) dan prinsip sewa (ijarah).

BAB 2. PEMBAHASAN

2.1 DASAR HUKUM

                Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 1 ayat 3 menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank adalah menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia antara lain:

  1. Kegiatan usaha dan produk-produk Bank berdasarkan Prinsip Syariah.
  2. Pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah.
  3. Persyaratan bagi pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal ini merupakan revisi terhadap masalah yang sama pada UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 6 huruf m yang menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank umum adalah menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsi bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Peraturan Pemerintah. Perubahan tersebut pada dasarnya menyangkut 3 hal, yaitu:

a)      Istilah ‘prinsip bagi hasil’ diganti dengan ‘prinsip syariah’ meskipun esensinya tidak berubah.

b)      Ketentuan rinci semula ditetapkan dengan ‘Peraturan Pemerintah’ kemudian diganti dengan ‘ketentuan Bank Indonesia’ .

c)       UU yang lama hanya menyebutkan prinsip bagi hasil dalam hal penyediaan dana saja, sedangkan UU yang bar menyebutkan prinsip bagi hasil dalm hal penyediaan dana dan juga dalam ‘kegiatan lain’ . Kegiatan lain bisa diterjemahkan dalam banyak hal yang mencakup penghimpunan dan pengunaan dana.

Secara umum dengan diundangkannya UU No. 10 Tahun 1998 tersebut, posisi bagi hasil ataupun bank atas dasar Prinsip Syariah secara tegas telah diakui oleh Undang-Undang.

Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah melalui:

a)                       Pendirian Kantor Cabang atau kantor di bawah kantor cabang baru.

b)                  Pengubahan kantor Cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam rangka persiapan perubahan kantor Bank tersebut, Kantor Cabang atau atau kantor di bawah kantor cabang yang seblumnya melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat membentuk dahulu unit tersendiri yang melaksanakan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah di dalam kantor Bank tersebut.

Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang sejak awal kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan secara konvensional. Demikian juga Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan secara konvensional tidak diperkenankan melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah.

2.2 PENGERTIAN

Ditinjau dari segi imbalan atau jasa atas penggunaan dana, baik simpanan maupun pinjaman, bank dapat dibedakan menjadi:

a)         Bank Konvensional, yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan maupn penyaluran dana, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatau periode tertentu yang biasanya ditetapkan per tahun.

b)        Bank Syariah, yaitu bank yang dalam aktivitasnya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.

Prinsip utama operasional bank berdasarkan Prinsip Syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al Qur’an dan Al Hadist. Kegiatn operasional bank harus memperhatikan perintah dan larangan kedua sumber tersebut. Larangan terutama berkaitan dengan kegiatan bank yang dapat diklasifikasikan sebagai riba. Perbedaan utama antara kegiatan bank berdasarkan prinsip syariah dengan bank konvensional pada dasarnya terletak pada sistem pemberian imbalan atau jasa atas dana. Dalam menjalankan operasionalnya, bank berdasarkan Prinsip Syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam menentukan sitem imbalan atas dana yang digunakan atau ditipkan oleh suatu pihak. Penentuan imbalan terhadap dana yang dipinjamkan maupun dana yang disimpan di bank didasarkan pada prinsip bagi hasil sesuai dengan hukum Islam. Perlu diakui bahwa ada sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa sistem bunga yang ditetapkan oleh bank konvensional merupakan pelanggaran terhadap prinsip syariah. Dalam hukum Islam, bunga adalah riba dan diharamkan. Ditinjau dari sisi pelayanan terhadap masyarakat dan pemasaran, adanya bank atas dasar prinsip Syariah merupakan usaha untuk melayani dan mendayagunakan segmen pasar perbankan yang tidak setuju atau tidak menyukai sistem bungan.

2.3 SEJARAH BANK SYARIAH

2.3.1      Sejarah Dunia

Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-embel Islam, karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Pemimpin perintis usaha ini Ahmad El Najjar, mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis profit sharing (pembagian laba) di kota Mit Ghamr pada tahun 1963. Eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967, dan saat itu sudah berdiri 9 bank dengan konsep serupa dengan Mesir. Bank-bank ini, yang tidak memungut maupun menerima bunga, sebagian besar berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk partnership dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung.

Masih di negara yang sama, pada tahun 1971, Nasir Social Bank didirikan dan mendeklarasikan diri sebagai bank komersial bebas bunga. Walaupun dalam akta pendiriannya tidak disebutkan rujukan kepada agama maupun syariat Islam.

Islamic Development Bank (IDB) kemudian berdiri pada tahun 1974 disponsori oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam, walaupun bank tersebut adalah bank antarpemerintah yang bertujuan untuk menyediakan dana untuk proyek pembangunan di negara-negara anggotanya. IDB menyediakan jasa finansial berbasis fee dan profit sharing untuk negara-negara tersebut dan secara eksplisit menyatakan diri berdasar pada syariah Islam.

Di belahan negara lain pada kurun 1970-an, sejumlah bank berbasis Islam kemudian muncul. Di Timur Tengah antara lain berdiri Dubai Islamic of Bank (1975), Faisal Islamic of Sudan (1977), Faisal Islamic of Egypt (1977) serta Bahrain Islamic Bank (1979). Di Asia-Pasifik, Philipine Amanah Bank didirikan tahun 1973 berdasarkan dekrit presiden, dan di Malaysia tahun 1983 berdiri Muslim Pilgrims Savings Corporation yang bertujuan membantu mereka yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah haji.

2.3.2      Sejarah Indonesia

Walaupun di Indonesia masyarakatnya mayoritas Islam, namun belum ada Bank yang tercermin pada bank-bank Timur Tengah, bank di Indonesia mayoritas Merupakan bank cerminan barat (Amerika dan Eropa), yang lebih dikenal bank konvensional, dan sebenarnya kajian tentang perbankan syariah sudah muncul sejak tahun 1980-an namun realisasinya berdiri tahun 1991 oleh Bank Muamalat Indonesia. Bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Bank ini awalnya Memiliki landasan hukum yang lemah UU No.7 Tahun 1992 belum dijelaskan tentang bank syariah, namun setelah terjadi revisi muncul UU No 10 Tahun 1998 dan dengan revisi UU tersebut maka status bank syariah semakin kuat. Bank Muamalat Indonesia juga sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 1990-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode 1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba.

Hingga tahun 2007 terdapat 3 institusi bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah. Sementara itu bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 19 bank di antaranya merupakan bank besar seperti Bank Negeri Indonesia (Persero) dan Bank Rakyat Indonesia (Persero). System syariah juga telah digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat, saat ini telah berkembang 104 BPR Syariah.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka perkembangan industry perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan asset lebih dari 65% per tahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian akan semakin signifikan.

2.4 DEWAN PENGAWAS, DEWAN KOMISARIS, DAN DIREKSI

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, dan SK Dir BI No. 32/34/KEP/DIR/ 12 Mei 1999 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Syariah, kepengurusan Bank Syariah terdiri dari dewan Komisaris dan Direksi, di samping itu bank wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berkedudukan di kantor pusat bank. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bersifat independen, yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional dan ditempatkan pada Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, dengan tugas yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional. Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Dewan Pengawas Syariah berfungsi mengawasi kegiatan usaha Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Pengawas Syariah wajib mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional.

Anggota dewan Komisaris dan direksi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a)    Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

b)   Memiliki kemampuan dalam menjalankan tugasnya

c)                  Menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas yang baik. Integritas yang baik diartikan sebagai:

  • Memiliki akhlak dan moral yang baik
  • Mematuhi perundang-undangan yang berlaku
  • Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat
  • Dinilai layak dan wajar untuk menjadi anggota dewan Komisaris dan Direksi Bank

Bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing dapat menempatkan warga negara asing sebagai anggota dewan Komisaris dan Direksi. Di antara anggota dewan Komisaris dan Direksi Bank, sekurang-kurangnya terdapat 1 (satu) orang anggota dewan Komisaris dan 1 (satu) orang anggota direksi berkewarganegaraan Indonesia.

Jumlah anggota dewan Komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) orang. Anggota dewan Komisaris memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang perbankan. Anggota dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan:

a)                  Sebagai anggota dewan Komisaris sebanyak-banyaknya pada 1 (satu) bank lain atau Bank Perkreditan Rakyat, atau

b)                  Sebagai anggota dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang memerlukan tanggung jawab penuh sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) perusahaan lain bukan bank atau bukan Bank Perkreditan Rakyat. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan perusahaan dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi.

Mayoritas anggota dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk suami/istri, menantu, dan par dengan anggota dewan Komisaris lain.

Direksi Bank sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang. Mayoritas dari anggota direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebagai Pejabat Eksekutif pada bank. Anggota Direksi yang belum  berpengalaman wajib mengikuti pelatihan perbankan syariah . Mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua termasuk suami/istri, keponakan, menantu, ipar, dan besan dengan anggota Direksi lain. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perankan, perusahaan atau lembaga lain. Di antara anggota-anggota Direksi dilarang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. Di samping itu Direksi Bank juga dilarang memberikan kuasa kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

Calon anggota dewan Komisaris atau Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya. Permohonan untuk mendapatkan persetujuan wajib disampaikan kepada direksi Bank terhadap Direksi Bank Indonesia sebelum rapat umum pemegang saham atau rapat anggota yang mengesahkan pengengkatan dimaksud, disertai dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan. Persetujuan tau penolakan atas permohonan pengangkatan anggota Dewan Komisaris atau Direksi diberikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan, Bank Indonesia melakuakan:

  • Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen
  • Wawancara terhadap calon anggota dewan Komisaris atau Direksi

Laporan pengangkatan anggotaa dewan Komisaris atau Direksi wajib disampaikan oleh Direksi Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pengangkatan dimaksud. Disahkan oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai dengan format yang telah ditentukan, disertai dengan notulen rapat umum pemegang saham atau notulen rapat anggota.

 

2.5 KEGIATAN USAHA BANK SYARIAH

2.5.1 Prinsip Kegiatan Usaha

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR 12 Mei 1999 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Syariah, prinsip kegiatan usaha Bank Syariah adalah:

  1. Hiwalah,

Akad pemindahan piutang nasabah (Muhil) kepada bank (Muhal’alaih) dari nasabah lain (Muhal). Muhil meminta muhal’alaih untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual beli. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo, muhal akan membayar kepada muhal’alaih. Muhal’alaih memperoleh imbalan sebagai jasa pemindahan piutang.

  1. Ijarah,

Akad sewa menyewa barang antara Bank (Muaajir) dengan penyewa (Mustajir). Setelah masa sewa berakhir barang sewaan dikembalikan kepada muaajir

  1. Ijarah Wa Iqtina

Akad sewa menyewa barang antara Bank (Muaajir) dengan penyewa (Mustajir) yang diikuti janji bahwa pada saat yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada mustajir.

  1. Istishna

Akad jual beli barang (Mashnu’) antara pemesan (mustashni’) dengan penerima pesanan (Shani). Spesifikasi dan harga barang pemesanan disepakati di awal akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan. Apabila bank bertindak sebagai Shani dan penunjukkan dilakukan kepada pihak lain untuk membuat barang (Mashnu’) maka hal ini disebut Ishtisna Paralel.

  1. Kafalah

Akad pemberian jaminan (Makful alaih) yang diberikan satu pihak kepada pihak lain sebagai pemberi jaminan (Kafiil) bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan (Makful).

  1. Mudharabah

Akad antara pihak pemilik modal (Shahibul Maal) dengan pengelola (Mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan.Pendapatan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad. Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudharib, mudharabah dibagi menjadi Mudharabah Mutlaqah dan Mudarrabah Muqayyadah.

  1. Mudharabah Mutlaqah

Mudharib diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal.

  1. Mudharabah Muqayyadah

Shahibul Maal menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi mudharib baik mengenai tempat, tunjuan, maupun jenis usaha.

  1. Murabahah

Akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank memberi barang yang diperlukan nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

  1. Musyarakah

Akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

  1. Qardh

Akad pinjaman dari bank (Muqtaridh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai peminjaman. Muqridh dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada Muqtaridh.

  1. Al Qard ul Hasan

Akad pinjaman dari bank (Muqridh) kepada pihak tertentu (Muqtaridh) untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.

  1. Al Rahn

Akad penyerahan barang harta (Marhun) dan nasabah (Rahin) kepada bank (Murtahin) sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang.

  1. Salam

Akad jual beli barang pesanan (Muslam fiih) antara pembeli (Muslam) dengan penjual (Muslamilaih) . Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Apabila bank bertindak sebagai Muslam dan pemesanan dilakukan kepada pihak lain untuk menyediakan barang (Muslam fiih) maka hal ini disebut salam paralel.

  1. Sharf

Akad jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya.

  1. Ujr

Imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan.

  1. Wadi’ah

Akad penitipan barang/uang. Wadi’ah terdiri dari Wadi’ah Yad Amanah dan Wadi’ah Yad Dhamanah.

  1. Wadi’ah Yad Amanah

Akad penitipan barang/uang dengan pihak penerima tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggungjawab atas kehilangan/kerusakan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan.

  1. Wadi’ah Yad Dhamanah

Akad penitipan barang/uang dengan pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggungjawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang tersebut menjadi hak penerima titipan.

  1. Wakalah

Akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa ( Muakkil ) kepada penerima kuasa ( Wakil ) untuk melaksanakan suatu tugas (Taukil) atas nama pemberi kuasa.

Bank Berdasarkan Prinsip Syariah juga dapt melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip operasional lain yang lazim dilakukan oleh bank syariah. Hal ini dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional.

2.5.2      Produk Perbankan Syariah

2.5.2.1   Penghimpun Dana

A. Giro Syariah

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/ bilyet giro, atau dengan cara pemindahbukuan.

B. Tabungan Syariah

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro.

C. Deposito Syariah

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank.

2.5.2.2   Penyaluran Dana

A. Akad Mudharabah (bagi hasil)

Penanaman dana dari pemilik modal dengan pengelola untuk melakukan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil antara kedua belah pihak berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

Mudharabah berasal dari kata dharb yang artinya memukul atau berjalan. Istilah ini biasa dipakai oleh penduduk Irak, sementara penduduk Hijaz lebih suka menggunakan istilah qirodh atau muqaradhah. Dalam kaitannya dengan muamalah, kata dharb disini lebih tepat diartikan pada proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Sedangkan secara teknis, mudharabah didefinisikan sebagai akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan 100% modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Apabila dalam usahanya diperoleh keuntungan (profit) maka keuntungan tadi kemudian dibagi antara shahibul maal dan mudharib dengan prosentase nisbah atau rasio yang telah disepakati sejak awal perjanjian/kontrak. Sedangkan apabila usaha tersebut merugi maka kerugian tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak shahibul maal sepanjang hal itu disebabkan oleh risiko bisnis (bussiness risk) dan bukan karena kelalaian mudharib (character risk).

Akad mudharabah ini berbeda dengan sistem bunga (interest) mengingat sifat pengembalian (return) yang tidak pasti baik dari segi jumlah maupun segi waktu sehingga akad ini dikategorikan sebagai Natural Uncertainty Contract (NUC). Dalam bahasa lain, produk ini disebut juga dengan Trust Financing atau Trust Investment karena kontrak ini hanya diberikan kepada pengusaha yang benar-benar credible dan sudah teruji amanahnya. Secara skematis, akad mudharabah dapat digambarkan sebagai berikut  :

Jenis-Jenis Mudharabah

1.            Mudharabah Mutlaqah

Jenis mudharabah ini merupakan bentuk akad yang tidak dibatasi pada jenis usaha, waktu, dan wilayah tertentu sehingga pengelola bebas untuk menentukan cara ia mengelola modal tersebut.

2.       Mudharabah Muqayyadah

Adalah jenis mudharabah yang pada akadnya dicantumkan persyaratan-persyaratan tertentu misalnya hanya boleh digunakan untuk usaha tertentu, di kota tertentu, dan dalam waktu tertentu. Ikatan-ikatan ini membuat akad mudharabah menjadi terikat dan sempit sehingga disebut mudharabah muqayyadah (restricted mudharabah).

B. Akad Musyarakah (penyertaan modal)

Transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dnegan pembagian hasil antara kedua belah pihak berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, jika pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.

C. Akad Murabahah (jual beli)

Transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin yang disepakati oleh para pihak, dimana pihak penjual menginformasikan harga perolehan terlebih dahulu kepada pembeli atau konsumen.

D. Akad Salam

Transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.

E. Akad Istishna

Transaksi jual beli dengan cara pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

Definisi Menurut Fatwa DSN MUI

Akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/mustashni’) dan penjual (pembuat/shani’)

Jenis Akad Istishna :

  1. Langsung : Pemesan ßàPenjual

Akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan             persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/mustashni) dan penjual (pembuat/shani’)

  1. Paralel : Pemesan ↔ Penjual ↔ subkontraktor

Akad istishna antara penjual dan pemesan, dimana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istishna’ dengan pihak lain (subkontraktor) yang dapat memenuhi aset yang dipesan oleh pemesan. Syarat : tidak terjadi ta’alluq.

Rukun Akad Istishna

1. Pelaku terdiri atas pemesan (pembeli/mustashni’) dan penjual (pembuat/shani’)

2. Objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal istishna’ yang berbentuk harga.

3. Ijab kabul/serah terima

F. Akad Ijarah (sewa)

Transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau jasa, antara pemilik dan pemakaian sewa dengan hak pakai untuk mendapatkan imbalan atas obyek yang disewakan.

Transaksi terhadap suatu manfa’at tertentu, bersifat mubah dan dapat dimanfa’atkan dengan imbalan tertentu . Ijarah ditunjukkan untuk manfa’at atau jasa bukan materi/benda, dapat berupa manfaat/nilai Ijarah “Jasa” (Ijarah ‘ala al ‘amal) bukan merupakan kewajiban (fardhu ‘ain) seperti shalat, puasa. Tetapi bersifat fardu kifayah

Ijarah memiliki beberapa ketentuan:

  1. Kedua belah pihak memenuhi syarat hukum
  2. Kedua belah pihak menyatakan kerelaannya untuk melakukan ijarah dan tidak terpaksa
  3. Manfaat objek diketahui secara jelas
  4. Penyewa berhak atas manfat baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain baik dengan cara menyewakannya atau meminjamkan
  5. Objek Ijarah dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung
  6. Objek Ijarah adalah halal

Akad Ijarah Berakhir

  • Objek hilang/lenyap : terbakar, faktor alam
  • Habis masa waktunya
  • Salah satu pihak yang wafat dapat dialihkan pada ahli warisnya
    • Objek disita, pailit

Dalam Hukum Islam ada dua jenis ijarah, yaitu 3:

  1. Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut mustajir, pihak pekerja disebut ajir dan upah yang dibayarkan disebut ujrah.
  2. b.                  Ijarah yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk ijarah ini mirip dengan leasing (sewa) pada bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (lessee) disebut mustajir, pihak yang menyewakan (lessor) disebut mu’jir/muajir dan biaya sewa disebut ujrah.

Adapun yang menjadi dasar hukum ijarah adalah :

  1. Al-Qur’an surat al-Zukhruf : 32

Artinya : Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagaian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagaian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan .

 

2. Al-Qur’an surat al-Baqarah : 233 :

Artinya : Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan

G. Akad Qaradh

Transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

2.5.2.3   Pelayanan Jasa

A. Letter of credit (L/C) impor syariah

L/C adalah surat pernyataan akan membayar eksportir yang diterbitkan oleh bank atas permintaan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu.

B. Bank Garansi Syariah

Jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga dimaksud.

C. Penukaran Valuta Asing (sharf)

Transaksi penukaran mata uang yang berlain jenis, baik membeli atau mejual kepada nasabah.

2.6 BENTUK HUKUM DAN PENDIRIAN

2.6.1 Bentuk Hukum

Bentuk hukum suatu Bank Berdasarkan Prinsip Syariah dapat berupa:

a)      Perseroan Terbatas

b)      Koperasi

c)       Perusahaan Daerah

2.6.2 Modal

Modal disetor untuk mendirikan Bank Berdasrkan Prinsip Syariah ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar tiga triliun rupiah. Modal disetor bagi Bank yang berbentuk hukum koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Perkoperasian. Modal disetor yang berasal dari warga negara asing dan/atau badan hukum asing setinggi-tingginya sebesar 99% dari modal disetor bank.

2.6.3 Pendirian

Bank Berdasarkan Prinsip Syariah hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dangan izin Direksi Bank Indonesia. Bank tersebut hanya dapat didirikan oleh:

  1. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia
  2. Warga negara indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.

Pemberian izin kegiatan usaha dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank. Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip diajukan sekurang-kurangnya oleh seorang calon pemilik kepada Direksi Bank Indonesia sesuai dengan format yang telah ditentukan dan wajib dilampiri dengan:

  1. Rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran dasar yang sekurang-kurangnya memuat:
  • Nama dan tempat kedudukan
  • Kegiatan usaha sebagai Bank Berdasarkan Prinsip Syariah
  • Permodalan
  • Kepemilikan
  • Wewenang tanggung jawab dan masa jabatan dewan Komisaris serta Direksi
  • Penempatan dan tugas-tugas Dewan Pengawas Syariah
  1. Data kepemilikan berupa
  • Daftar calom pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi Bank yang berbentuk hukum Perseoan Terbatas/Perusahaan Daerah.
  • Daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi Bank yang berbentuk hukum koperasi.
  1. Daftar calon anggota dewan komisaris dan anggota Direksi, disertai dengan:
  • Fotokopi tanda pengenal dan riwayat hidup
  • Surat pernyataan pribadi (personal statement) yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangangan, dan usaha lainnya dan/atau tidak pernah dihukum karenna terbukti melakukan tindak pidana kejahatan.
  • Surat keterangan atau bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman operasional di bidang pperbankan syariah bagi calon Direksi yangg telah berpengalaman.
  • Surat keterangan dari lembaga pelatihan mengenai pelatihan perbankan syariah yang pernah diikuti bagi calon Direksi yang belum berpengalaman.
  • Surat keterangan dari lembaga pendidikan mengenai pendidikan perbankan yang pernah diikuti dan/atau bukti tertulis dari Bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman di bidang perbankan bagi calon anggota dewan Komisaris
  • Surat rekomendasi dari Deawan Syariah Nasional untuk calon anggota Dewan Pengawas Syariah.
  1. Rencana susuna organisasi
  2. Rencana kerja untuk tahun pertama yang sekurang-kurangnya memuat:
  • Hasil penelaahan menganai peluang pasar dan potensi ekonomi
  • Rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan dan penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dlam mewujudkan rencana dimaksud
  • Rencana kebutuhan pegawai
  • Proyeksi arus kas bulanan selama dua belas bulan.
  1. Bukti setoran modal sekurang-kurangnya 30% dari modal disetor minimum dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada kantor bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah di Indonesia atas nama “Direksi Bank Indonesia cq. Salah seorang calon pemilik untuk pendirian Bank yang bersangkutan”, dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direksi Bank Indonesia.
  2. Surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi Bank untuk hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah atau dari calon anggota bagi Bank yang berbentuk hukum Koperasi bahwa setoran modal tidak berasal dari:
  • Pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia.
  • Sumber dana yang diharamkan menurut Prinsip Syariah.
  1. Daftar calon pemegang saham atau daftar calon anggota:
  • Dalam hal perorangan wajib dilampiri dokumen:

v  Fotokopi tanda pengenal dan riwayat hidup

v  Surat pernyataan pribadi (personal statement) yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangangan, dan usaha lainnya dan/atau tidak pernah dihukum karenna terbukti melakukan tindak pidana kejahatan.

  • Dalam hal badan hukum wajib dilampiri:

v  Akta pendirian badan hukum

v  Dokumen dari seluruh dewan Komisaris dan Direksi badan hukum yang bersangkutan.

v  Rekomendasi dari instansi berwenang di negara asal bagi badan hukum asing.

v  Daftar pemegang saham  berikut rician kepemilikan saham bagi badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah, atau daftar anggota berikut rincian jumlah simpanan poko dan simpanan wajib, serta hibah bagi badan hukum Koperasi

v  Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan posisi paling lama enam bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan persetujuan prinsip

Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip diberikan selambat-lambatnya enam puluh hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. Persetujuan prinsip berlaku untuk jangka waktu 360 (tiga ratus enam puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip dikeluarkan dan pihak yang mendapat persetujuan prinsip dilarang melakukan kegiatan usaha sebelum mendapat izin usaha

Tahap kedua adalah izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Bank setelah persiapan dilakukan. Permohonan untuk mendapat izin usaha Direksi Bank Berdasarkan Prinsip Syariah kepada Direksi Bank Indonesia sesuai dengan format yang telah ditentukan dan wajib dilampiri dengan:

  1. Akta pendirian badan hukum
  2. Daftar kepemilikan berupa daftar pemegang saham bagi Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah dan daftar anggota bagi Koperasi
  3. Daftar susunan dewan Komisaris dan Direksi
  4. Susunan organisai serta sistem dan prosedur kerja
  5. Bukti pelunasan modal disetor minimum dalam bentuk fotokpoi bilyet deposito
  6. Surat pernyataan bagi pemegang saham bahwa modal disetor tidak berasal dari pinjaman dan sesuai dengan Prinsip Syariah.
  7. Surat pernyataan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan bagi angoota Dewan Komisaris dan Direksi.
  8. Surat pernyataan dari anggota direksi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga sesuai ketentuan.
  9. Surat pernyataan dari anggota direksi bahwa yang bersangkutan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebii 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

Bank berdasarkan Prinsip Syariah yang telah mendapat izin usaha dari Direksi Bank Indonesia wajib melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya 60 hari setelah tanggal izin usaha dikeluarkan, Laporan pelaksanaan disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 hari setelah tanggal dimulainya kegiatan operasional. Bank yan telah mendapat izin usaha wajib mencantumkan kata “Syariah” sesudah kata “Bank” pada penulisan namanya.

2.7 Bank Muamalat

Salah satu bank di Indonesia yang saat ini telah berusaha melaksanakan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya adalah Bank Muamalat. Kurang lebih dua bulan setelah ditetapkannya  UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memperkenalkan  bank berdasarkan prinsip bagi hasil, Bank Muamalat melakukan operasi sesuai dengan prinsip syariah Islam, yaitu tepatnya tanggal 1 Mei 1992. Persiapan pendirian Bank Muamalat tersebut sesungguhnya telah dilaksanakan beberapa saat sebelum diundangkannya UU No. 7 Tahun 1992. Bank Muamalat meperoleh izin usaha atas dasar Keputusan Menteri Keuangan No. 430/KMK.013/1992 tanggal 29 April 1992.

Produk-produk Bank Muamalat

  1. Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana yang ditawarkan oleh Bank Muamalat meliputi hal-hal berikut ini :

  1. Pembiayaan atas dasar prinsip Murabahah

Pembiayaan ini ada kemiripan dengan kresit modal kerja yang diberikan oleh bank konvensional.

Tahap pembiayaan ini adalah sebagai berikut :

  • Bank mengangkat nasabah menjadi agen
  • Nasabah melakukan pembelian barang atas nama bank
  • Bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang sama dengan harga beli ditambah tingkat keuntungan tertentu untuk bank
  • Pembayaran oleh nasabah setelah jatuh tempo
  1. Pembiayaan atas dasar prinsip Bai Bithaman Ajil

Bai Bithaman Ajil adalah akad jual beli dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan tingkat keuntungan tertentu dan pembayarannya dilakukan atas dasar angsuran. Besarnya tingkat keuntungan, jangka waktu pembayaran, dan jumlah angsuran  tersebut didasarkan kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Pembiayaan ini ditujukan bagi nasabah yang membeli barang modal atau barang untuk tujuan investasi lainnya. Pembiayaan ini ada kemiripan dengan kredit investasi yang diberikan oleh Bank konvensional.

Tahap pembiayaan ini adalah sebagai berikut:

  • Bank mengangkat nasabah sebagai agen
  • Nasabah melakukan pembelian barang modal atas nama bank
  • Bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang sama dengan harga beli ditambah tingkat keuntungan tertentu bagi bank
  • Nasabah membayar dengan cara mengangsur sampai dengan lunas pada waktu yang telah diperjanjikan.
  1. Pembiayaan atas dasar prinsip Mudharabah

Pembiayaan ini bertujuan membina kerja sama antara pihak yang memiliki modal dana tetapi tidak memiliki modal kewirausahaan dalam suatu bidang usaha (bank) dengan pihak yang kekurangan modal dana tetapi memiliki modal kewirausahaan (nasabah). Bank memberikan modal investasi dan modal kerja (bank sebagai shahibul maal), sedangkan nasabah menjalankan suatu kegiatan usaha (nasabah sebagai mudharib). Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya, dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Apabila terjadi kerugian, nasabah akan kehilangan imbalan atas kerja kerasnya dan sebagian modal (jika nasabah juga menyertakan sebagian modal).

  1. Pembiayaan atas dasar prinsip Musyarakah

Pembiayaan ini dilakukan oleh dua pemilik modal atau lebih untuk menjalankan suatu proyek. Semua pihak berhak ikut serta dalam manajemen proyek. Proporsi pembagian laba tidak harus sebanding dengan persentase penyertaan modal, karena pada prinsipnya penyertaan tidak hanya modal tetapi juga keahlian dan waktu. Apabila terjadi kerugian masing-masing pihak bertanggung jawab sesuai proporsi modal masing-masing.

  1. Pembiayaan atas dasar prinsip Qardh ul Hasan

Pembiayaan ini ditujukan untuk menolong calon peminjam yang sedang terdesak memerlukan dana untuk tujuan kunsumtif maupun produktif. Dana ini dapat berasal dari dana zakat, infaq, dan sadaqah yang dititipkan oleh Bazis di Bank Muamalat sebelum dialokasikan kepada mustahiqqin. Pembiayaan ini diberikan dalam bentuk perjanjian pinjam-meminjam barang atau uang. Bank sebagai pemberi pinjaman tidak dapat meminta pembayaran atau pengembalian lebih dari pokok pinjaman. Pihak peminjam diperbolehkan memberikan imbalan atau pembayaran sebagai tanda terima kasih atas dasar suka rela dan jumlahnya tidak boleh ditentukan sebelumnya. Pemberian imbalan ini hukumnya sunnah.

b)      Penghimpun Dana

  1. Giro Syariah

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/ bilyet giro, atau dengan cara pemindahbukuan.

  1. Tabungan Syariah

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro.

  1. Deposito Syariah

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

BAB 3. KESIMPULAN DAN SARAN

 

3.1          Kesimpulan

Setelah beberapa pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

  1. Perbankan syariah menjadi salah satu alternatif aktivitas keuangan di Indonesia. Dengan prinsip syariah yang berlandaskan Al Qur’an dan Al Hadist, Bank Syariah dapat dijadikan salah satu lembaga penunjang aktivitas keuangan di Indonesia.
  2. Dengan adanya Bank Syariah, maka umat Islam yang mengharamkan riba memiliki alternatif untuk menginvestasikan dan meminjam uang secara halal.
  3. Perbankan syariah memberikan warna baru dalam perkembangan perbankan di Indonesia, disebabkan oleh sitem dan prinsipnya yang berbeda dengan Bank Konvensional yang telah lebih dulu muncul di Indonesia.

3.2          Saran

Saran kelompok kami agar Perbankan Syariah yang memiliki potensi besar ini harus dimanfaatkan pemerintah sebagai lembaga intermediasi keuangan di Indonesia untuk menumbuhkan perekonomian dan juga masyarakat seharusnya menjadikan Bank syariah sebagai partner dalam aktivitas keuangannya karena memiliki banyak keunggulan bila dibandingkan Bank Konvensional.


 

DAFTAR PUSTAKA

Budi Santoso, A. Totok,dkk. (2000). Bank & Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Salemba Empat.

Syariah, Direktorat Perbankan. 2012.  Outlook Perbankan Syariah 2012, Jakarta: Bank Indonesia

Tugas Kelompok

PERKEMBANGAN DAN OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH

( Makalah)

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah

BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA

 

Disusun Oleh:

Aditya Handoko ( 8335078388 )

Fanio Anggoro                                ( 8335118399 )

Muhammad Izzan Mursyidan      ( 8335116620 )

Tri Vidyananda Andre P.              ( 8335118327 )

 

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

JAKARTA

2012

 

 

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan semesta alam. Tak lupa shalawat serta salam kita hanturkan ke baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga (ahlubait), sahabat (ahlusunah wal jamaah) serta para pengikutnya hingga akhir zaman.Amien.
Sebagai tanggung jawab atas tugas mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan yang diberikan, pada makalah ini kelompok kami mencoba membahas Perkembangan dan Operasional Perbankan Syariah. Kami berusaha seobjektif mungkin meskipun pembahasan kami hanya sebatas pada kajian pustaka semata, tidak melakukan investigasi pada semua bank yang akan kami bahas. Namun tidak mengurangi pembahasan kami.
Bank syariah, bank yang seutuhnya menggunakan hukum Islam, berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan hukum barat (yahudi), meskipun demikian, dongkrak atau perkembangan yang terjadi saat ini ialah, kini setiap bank berlomba-lomba untuk merubah system perbankan kepada system syariah, semua itu tak luput dari akibat krisis globa. Kita pun tahu bahwa krisis hampir terjadi pada seluruh bank di dunia termasuk di Indonesia yang menggunakan konsep Barat (yahudi) dan bank-bank Islam yang menggunakan sistem syariah.
Sekilas pengantar yang merupakan testimoni dari makalah ini, kami akan menjelaskan secara utuh, mengenai pengertian hingga bidang unit kerja Bank Syariah. Pada bab I Merupakan Pendahuluan yang membahas Bank Syariah secara umum, dan pada bab II Merupakan Pembahasan, mengenai dasar hukum; pengertian; sejarah; dewan pengawas, komisaris, dan direksi; kegiatan usaha, serta bentuk hukum dan pendirian. Pada bab III merupakan Kesimpulan dan Saran dari pembahasan kami.
Demikianlah pengantar singkat tentang makalah kami. Tentunya makalah ini tidaklah sempurna sebab yang kesempurnaan hanya milik  Allah SWT semata. Tentunya penulis menerima kritikan dan saranyang konstruktif guna penyempurnaan pembahasan yang telah kami lakukan. Terimakasih.

Jakarta, April 2012

                                                                                                                                Penulis

DAFTAR ISI

 

KATA PENGANTAR………………………………………………………………………

DAFTAR ISI………………………………………………………………………………….

BAB 1. Pendahuluan ………………………………………………………………… 4

BAB 2. Pembahasan …………………………………………………………………. 5

2.1 Dasar Hukum …………………………………………………………….. 5

2.2 Pengertian ………………………………………………………………… 6

2.3 Sejarah Bank Syariah ………………………………………………….. 6

2.4 Dewan Pengawas, Dewan Komisaris, dan Direksi …………… 8

2.5 Kegiatan Usaha Bank Syariah ………………………………………. 9

2.6 Bentuk Hukum dan Pendirian ……………………………………… 18

2.7 Bank Muamalat …………………………………………………………. 21

BAB 3. Kesimpulan dan Saran ……………………………………………………. 22

DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………………………23


 

BAB 1. PENDAHULUAN

Bank syariah di Indonesia terhitung masih sangat muda, perkembangannya pun di Indonesia begitu lambat, sebenarnya pembahasan tentang Bank Syariah sudah pernah dibahas pada tahun 1980-an, namun realisasinya terjadi pada tahun 1992 yang dilakukan oleh salah satu bank pemerintah, yaitu Bank Muamalat Indonesia, dengan hukum yang jelas. Pada awalnya perkembangan bank di Indonesia masih bersifat konvensional dalam artian, belum Memiliki standar dari bank syariah sendiri, karena bank syariah berbasisi ideologi Islam. Sedangkan bank konvensional berdasarkan ideologi barat terutama ideologi Amerika dan Eropa. Pada makalah kali ini kami tidak akan membahas tentang mengapa bank konvensional Indonesia beralih kepada bank syariah, tetapi kami membahas bank syariah secara umum.

Secara umum ada beberapa karakteristik yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional :

  1. Bank syariah tidak menggunakan bunga
  2. Tidak digunakan untuk usaha yang haram
  3. Menerima zakat, infaq dan sodaqoh untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, terdapat 8 golongan dalam Al Qur’an

Pada point pertama, dalam bank syariah tidak menggunakan bunga, melainkan menggunakan konsep bagi hasil dimana jika bank mendapatkan keuntungan maka akan dibagi hasil keuntungan tersebut dengan para penabung, jika bank rugi maka para penabung pun akan rugi. Bank syariah juga tidak serta merta meminjamkan sejumlah uangnya kepada masyarakat secara tunai melainkan dengan prinsip bagi hasil (mudharabah), prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli (murabahah) dan prinsip sewa (ijarah).

BAB 2. PEMBAHASAN

2.1 DASAR HUKUM

                Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 1 ayat 3 menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank adalah menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia antara lain:

  1. Kegiatan usaha dan produk-produk Bank berdasarkan Prinsip Syariah.
  2. Pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah.
  3. Persyaratan bagi pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal ini merupakan revisi terhadap masalah yang sama pada UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 6 huruf m yang menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank umum adalah menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsi bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Peraturan Pemerintah. Perubahan tersebut pada dasarnya menyangkut 3 hal, yaitu:

a)      Istilah ‘prinsip bagi hasil’ diganti dengan ‘prinsip syariah’ meskipun esensinya tidak berubah.

b)      Ketentuan rinci semula ditetapkan dengan ‘Peraturan Pemerintah’ kemudian diganti dengan ‘ketentuan Bank Indonesia’ .

c)       UU yang lama hanya menyebutkan prinsip bagi hasil dalam hal penyediaan dana saja, sedangkan UU yang bar menyebutkan prinsip bagi hasil dalm hal penyediaan dana dan juga dalam ‘kegiatan lain’ . Kegiatan lain bisa diterjemahkan dalam banyak hal yang mencakup penghimpunan dan pengunaan dana.

Secara umum dengan diundangkannya UU No. 10 Tahun 1998 tersebut, posisi bagi hasil ataupun bank atas dasar Prinsip Syariah secara tegas telah diakui oleh Undang-Undang.

Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah melalui:

a)                       Pendirian Kantor Cabang atau kantor di bawah kantor cabang baru.

b)                  Pengubahan kantor Cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam rangka persiapan perubahan kantor Bank tersebut, Kantor Cabang atau atau kantor di bawah kantor cabang yang seblumnya melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat membentuk dahulu unit tersendiri yang melaksanakan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah di dalam kantor Bank tersebut.

Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang sejak awal kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan secara konvensional. Demikian juga Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan secara konvensional tidak diperkenankan melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah.

2.2 PENGERTIAN

Ditinjau dari segi imbalan atau jasa atas penggunaan dana, baik simpanan maupun pinjaman, bank dapat dibedakan menjadi:

a)         Bank Konvensional, yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan maupn penyaluran dana, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatau periode tertentu yang biasanya ditetapkan per tahun.

b)        Bank Syariah, yaitu bank yang dalam aktivitasnya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.

Prinsip utama operasional bank berdasarkan Prinsip Syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al Qur’an dan Al Hadist. Kegiatn operasional bank harus memperhatikan perintah dan larangan kedua sumber tersebut. Larangan terutama berkaitan dengan kegiatan bank yang dapat diklasifikasikan sebagai riba. Perbedaan utama antara kegiatan bank berdasarkan prinsip syariah dengan bank konvensional pada dasarnya terletak pada sistem pemberian imbalan atau jasa atas dana. Dalam menjalankan operasionalnya, bank berdasarkan Prinsip Syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam menentukan sitem imbalan atas dana yang digunakan atau ditipkan oleh suatu pihak. Penentuan imbalan terhadap dana yang dipinjamkan maupun dana yang disimpan di bank didasarkan pada prinsip bagi hasil sesuai dengan hukum Islam. Perlu diakui bahwa ada sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa sistem bunga yang ditetapkan oleh bank konvensional merupakan pelanggaran terhadap prinsip syariah. Dalam hukum Islam, bunga adalah riba dan diharamkan. Ditinjau dari sisi pelayanan terhadap masyarakat dan pemasaran, adanya bank atas dasar prinsip Syariah merupakan usaha untuk melayani dan mendayagunakan segmen pasar perbankan yang tidak setuju atau tidak menyukai sistem bungan.

2.3 SEJARAH BANK SYARIAH

2.3.1      Sejarah Dunia

Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-embel Islam, karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Pemimpin perintis usaha ini Ahmad El Najjar, mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis profit sharing (pembagian laba) di kota Mit Ghamr pada tahun 1963. Eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967, dan saat itu sudah berdiri 9 bank dengan konsep serupa dengan Mesir. Bank-bank ini, yang tidak memungut maupun menerima bunga, sebagian besar berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk partnership dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung.

Masih di negara yang sama, pada tahun 1971, Nasir Social Bank didirikan dan mendeklarasikan diri sebagai bank komersial bebas bunga. Walaupun dalam akta pendiriannya tidak disebutkan rujukan kepada agama maupun syariat Islam.

Islamic Development Bank (IDB) kemudian berdiri pada tahun 1974 disponsori oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam, walaupun bank tersebut adalah bank antarpemerintah yang bertujuan untuk menyediakan dana untuk proyek pembangunan di negara-negara anggotanya. IDB menyediakan jasa finansial berbasis fee dan profit sharing untuk negara-negara tersebut dan secara eksplisit menyatakan diri berdasar pada syariah Islam.

Di belahan negara lain pada kurun 1970-an, sejumlah bank berbasis Islam kemudian muncul. Di Timur Tengah antara lain berdiri Dubai Islamic of Bank (1975), Faisal Islamic of Sudan (1977), Faisal Islamic of Egypt (1977) serta Bahrain Islamic Bank (1979). Di Asia-Pasifik, Philipine Amanah Bank didirikan tahun 1973 berdasarkan dekrit presiden, dan di Malaysia tahun 1983 berdiri Muslim Pilgrims Savings Corporation yang bertujuan membantu mereka yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah haji.

2.3.2      Sejarah Indonesia

Walaupun di Indonesia masyarakatnya mayoritas Islam, namun belum ada Bank yang tercermin pada bank-bank Timur Tengah, bank di Indonesia mayoritas Merupakan bank cerminan barat (Amerika dan Eropa), yang lebih dikenal bank konvensional, dan sebenarnya kajian tentang perbankan syariah sudah muncul sejak tahun 1980-an namun realisasinya berdiri tahun 1991 oleh Bank Muamalat Indonesia. Bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Bank ini awalnya Memiliki landasan hukum yang lemah UU No.7 Tahun 1992 belum dijelaskan tentang bank syariah, namun setelah terjadi revisi muncul UU No 10 Tahun 1998 dan dengan revisi UU tersebut maka status bank syariah semakin kuat. Bank Muamalat Indonesia juga sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 1990-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode 1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba.

Hingga tahun 2007 terdapat 3 institusi bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah. Sementara itu bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 19 bank di antaranya merupakan bank besar seperti Bank Negeri Indonesia (Persero) dan Bank Rakyat Indonesia (Persero). System syariah juga telah digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat, saat ini telah berkembang 104 BPR Syariah.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka perkembangan industry perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan asset lebih dari 65% per tahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian akan semakin signifikan.

2.4 DEWAN PENGAWAS, DEWAN KOMISARIS, DAN DIREKSI

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, dan SK Dir BI No. 32/34/KEP/DIR/ 12 Mei 1999 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Syariah, kepengurusan Bank Syariah terdiri dari dewan Komisaris dan Direksi, di samping itu bank wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berkedudukan di kantor pusat bank. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bersifat independen, yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional dan ditempatkan pada Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, dengan tugas yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional. Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Dewan Pengawas Syariah berfungsi mengawasi kegiatan usaha Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Pengawas Syariah wajib mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional.

Anggota dewan Komisaris dan direksi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a)    Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

b)   Memiliki kemampuan dalam menjalankan tugasnya

c)                  Menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas yang baik. Integritas yang baik diartikan sebagai:

  • Memiliki akhlak dan moral yang baik
  • Mematuhi perundang-undangan yang berlaku
  • Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat
  • Dinilai layak dan wajar untuk menjadi anggota dewan Komisaris dan Direksi Bank

Bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing dapat menempatkan warga negara asing sebagai anggota dewan Komisaris dan Direksi. Di antara anggota dewan Komisaris dan Direksi Bank, sekurang-kurangnya terdapat 1 (satu) orang anggota dewan Komisaris dan 1 (satu) orang anggota direksi berkewarganegaraan Indonesia.

Jumlah anggota dewan Komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) orang. Anggota dewan Komisaris memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang perbankan. Anggota dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan:

a)                  Sebagai anggota dewan Komisaris sebanyak-banyaknya pada 1 (satu) bank lain atau Bank Perkreditan Rakyat, atau

b)                  Sebagai anggota dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang memerlukan tanggung jawab penuh sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) perusahaan lain bukan bank atau bukan Bank Perkreditan Rakyat. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan perusahaan dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi.

Mayoritas anggota dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk suami/istri, menantu, dan par dengan anggota dewan Komisaris lain.

Direksi Bank sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang. Mayoritas dari anggota direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebagai Pejabat Eksekutif pada bank. Anggota Direksi yang belum  berpengalaman wajib mengikuti pelatihan perbankan syariah . Mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua termasuk suami/istri, keponakan, menantu, ipar, dan besan dengan anggota Direksi lain. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perankan, perusahaan atau lembaga lain. Di antara anggota-anggota Direksi dilarang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. Di samping itu Direksi Bank juga dilarang memberikan kuasa kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

Calon anggota dewan Komisaris atau Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya. Permohonan untuk mendapatkan persetujuan wajib disampaikan kepada direksi Bank terhadap Direksi Bank Indonesia sebelum rapat umum pemegang saham atau rapat anggota yang mengesahkan pengengkatan dimaksud, disertai dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan. Persetujuan tau penolakan atas permohonan pengangkatan anggota Dewan Komisaris atau Direksi diberikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan, Bank Indonesia melakuakan:

  • Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen
  • Wawancara terhadap calon anggota dewan Komisaris atau Direksi

Laporan pengangkatan anggotaa dewan Komisaris atau Direksi wajib disampaikan oleh Direksi Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pengangkatan dimaksud. Disahkan oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai dengan format yang telah ditentukan, disertai dengan notulen rapat umum pemegang saham atau notulen rapat anggota.

 

2.5 KEGIATAN USAHA BANK SYARIAH

2.5.1 Prinsip Kegiatan Usaha

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR 12 Mei 1999 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Syariah, prinsip kegiatan usaha Bank Syariah adalah:

  1. Hiwalah,

Akad pemindahan piutang nasabah (Muhil) kepada bank (Muhal’alaih) dari nasabah lain (Muhal). Muhil meminta muhal’alaih untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual beli. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo, muhal akan membayar kepada muhal’alaih. Muhal’alaih memperoleh imbalan sebagai jasa pemindahan piutang.

  1. Ijarah,

Akad sewa menyewa barang antara Bank (Muaajir) dengan penyewa (Mustajir). Setelah masa sewa berakhir barang sewaan dikembalikan kepada muaajir

  1. Ijarah Wa Iqtina

Akad sewa menyewa barang antara Bank (Muaajir) dengan penyewa (Mustajir) yang diikuti janji bahwa pada saat yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada mustajir.

  1. Istishna

Akad jual beli barang (Mashnu’) antara pemesan (mustashni’) dengan penerima pesanan (Shani). Spesifikasi dan harga barang pemesanan disepakati di awal akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan. Apabila bank bertindak sebagai Shani dan penunjukkan dilakukan kepada pihak lain untuk membuat barang (Mashnu’) maka hal ini disebut Ishtisna Paralel.

  1. Kafalah

Akad pemberian jaminan (Makful alaih) yang diberikan satu pihak kepada pihak lain sebagai pemberi jaminan (Kafiil) bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan (Makful).

  1. Mudharabah

Akad antara pihak pemilik modal (Shahibul Maal) dengan pengelola (Mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan.Pendapatan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad. Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudharib, mudharabah dibagi menjadi Mudharabah Mutlaqah dan Mudarrabah Muqayyadah.

  1. Mudharabah Mutlaqah

Mudharib diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal.

  1. Mudharabah Muqayyadah

Shahibul Maal menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi mudharib baik mengenai tempat, tunjuan, maupun jenis usaha.

  1. Murabahah

Akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank memberi barang yang diperlukan nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

  1. Musyarakah

Akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

  1. Qardh

Akad pinjaman dari bank (Muqtaridh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai peminjaman. Muqridh dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada Muqtaridh.

  1. Al Qard ul Hasan

Akad pinjaman dari bank (Muqridh) kepada pihak tertentu (Muqtaridh) untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.

  1. Al Rahn

Akad penyerahan barang harta (Marhun) dan nasabah (Rahin) kepada bank (Murtahin) sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang.

  1. Salam

Akad jual beli barang pesanan (Muslam fiih) antara pembeli (Muslam) dengan penjual (Muslamilaih) . Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Apabila bank bertindak sebagai Muslam dan pemesanan dilakukan kepada pihak lain untuk menyediakan barang (Muslam fiih) maka hal ini disebut salam paralel.

  1. Sharf

Akad jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya.

  1. Ujr

Imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan.

  1. Wadi’ah

Akad penitipan barang/uang. Wadi’ah terdiri dari Wadi’ah Yad Amanah dan Wadi’ah Yad Dhamanah.

  1. Wadi’ah Yad Amanah

Akad penitipan barang/uang dengan pihak penerima tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggungjawab atas kehilangan/kerusakan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan.

  1. Wadi’ah Yad Dhamanah

Akad penitipan barang/uang dengan pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggungjawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang tersebut menjadi hak penerima titipan.

  1. Wakalah

Akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa ( Muakkil ) kepada penerima kuasa ( Wakil ) untuk melaksanakan suatu tugas (Taukil) atas nama pemberi kuasa.

Bank Berdasarkan Prinsip Syariah juga dapt melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip operasional lain yang lazim dilakukan oleh bank syariah. Hal ini dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional.

2.5.2      Produk Perbankan Syariah

2.5.2.1   Penghimpun Dana

A. Giro Syariah

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/ bilyet giro, atau dengan cara pemindahbukuan.

B. Tabungan Syariah

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro.

C. Deposito Syariah

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank.

2.5.2.2   Penyaluran Dana

A. Akad Mudharabah (bagi hasil)

Penanaman dana dari pemilik modal dengan pengelola untuk melakukan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil antara kedua belah pihak berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

Mudharabah berasal dari kata dharb yang artinya memukul atau berjalan. Istilah ini biasa dipakai oleh penduduk Irak, sementara penduduk Hijaz lebih suka menggunakan istilah qirodh atau muqaradhah. Dalam kaitannya dengan muamalah, kata dharb disini lebih tepat diartikan pada proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Sedangkan secara teknis, mudharabah didefinisikan sebagai akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan 100% modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Apabila dalam usahanya diperoleh keuntungan (profit) maka keuntungan tadi kemudian dibagi antara shahibul maal dan mudharib dengan prosentase nisbah atau rasio yang telah disepakati sejak awal perjanjian/kontrak. Sedangkan apabila usaha tersebut merugi maka kerugian tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak shahibul maal sepanjang hal itu disebabkan oleh risiko bisnis (bussiness risk) dan bukan karena kelalaian mudharib (character risk).

Akad mudharabah ini berbeda dengan sistem bunga (interest) mengingat sifat pengembalian (return) yang tidak pasti baik dari segi jumlah maupun segi waktu sehingga akad ini dikategorikan sebagai Natural Uncertainty Contract (NUC). Dalam bahasa lain, produk ini disebut juga dengan Trust Financing atau Trust Investment karena kontrak ini hanya diberikan kepada pengusaha yang benar-benar credible dan sudah teruji amanahnya. Secara skematis, akad mudharabah dapat digambarkan sebagai berikut  :

Jenis-Jenis Mudharabah

1.            Mudharabah Mutlaqah

Jenis mudharabah ini merupakan bentuk akad yang tidak dibatasi pada jenis usaha, waktu, dan wilayah tertentu sehingga pengelola bebas untuk menentukan cara ia mengelola modal tersebut.

2.       Mudharabah Muqayyadah

Adalah jenis mudharabah yang pada akadnya dicantumkan persyaratan-persyaratan tertentu misalnya hanya boleh digunakan untuk usaha tertentu, di kota tertentu, dan dalam waktu tertentu. Ikatan-ikatan ini membuat akad mudharabah menjadi terikat dan sempit sehingga disebut mudharabah muqayyadah (restricted mudharabah).

B. Akad Musyarakah (penyertaan modal)

Transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dnegan pembagian hasil antara kedua belah pihak berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, jika pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.

C. Akad Murabahah (jual beli)

Transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin yang disepakati oleh para pihak, dimana pihak penjual menginformasikan harga perolehan terlebih dahulu kepada pembeli atau konsumen.

D. Akad Salam

Transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.

E. Akad Istishna

Transaksi jual beli dengan cara pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

Definisi Menurut Fatwa DSN MUI

Akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/mustashni’) dan penjual (pembuat/shani’)

Jenis Akad Istishna :

  1. Langsung : Pemesan ßàPenjual

Akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan             persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/mustashni) dan penjual (pembuat/shani’)

  1. Paralel : Pemesan ↔ Penjual ↔ subkontraktor

Akad istishna antara penjual dan pemesan, dimana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istishna’ dengan pihak lain (subkontraktor) yang dapat memenuhi aset yang dipesan oleh pemesan. Syarat : tidak terjadi ta’alluq.

Rukun Akad Istishna

1. Pelaku terdiri atas pemesan (pembeli/mustashni’) dan penjual (pembuat/shani’)

2. Objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal istishna’ yang berbentuk harga.

3. Ijab kabul/serah terima

F. Akad Ijarah (sewa)

Transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau jasa, antara pemilik dan pemakaian sewa dengan hak pakai untuk mendapatkan imbalan atas obyek yang disewakan.

Transaksi terhadap suatu manfa’at tertentu, bersifat mubah dan dapat dimanfa’atkan dengan imbalan tertentu . Ijarah ditunjukkan untuk manfa’at atau jasa bukan materi/benda, dapat berupa manfaat/nilai Ijarah “Jasa” (Ijarah ‘ala al ‘amal) bukan merupakan kewajiban (fardhu ‘ain) seperti shalat, puasa. Tetapi bersifat fardu kifayah

Ijarah memiliki beberapa ketentuan:

  1. Kedua belah pihak memenuhi syarat hukum
  2. Kedua belah pihak menyatakan kerelaannya untuk melakukan ijarah dan tidak terpaksa
  3. Manfaat objek diketahui secara jelas
  4. Penyewa berhak atas manfat baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain baik dengan cara menyewakannya atau meminjamkan
  5. Objek Ijarah dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung
  6. Objek Ijarah adalah halal

Akad Ijarah Berakhir

  • Objek hilang/lenyap : terbakar, faktor alam
  • Habis masa waktunya
  • Salah satu pihak yang wafat dapat dialihkan pada ahli warisnya
    • Objek disita, pailit

Dalam Hukum Islam ada dua jenis ijarah, yaitu 3:

  1. Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut mustajir, pihak pekerja disebut ajir dan upah yang dibayarkan disebut ujrah.
  2. b.                  Ijarah yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk ijarah ini mirip dengan leasing (sewa) pada bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (lessee) disebut mustajir, pihak yang menyewakan (lessor) disebut mu’jir/muajir dan biaya sewa disebut ujrah.

Adapun yang menjadi dasar hukum ijarah adalah :

  1. Al-Qur’an surat al-Zukhruf : 32

Artinya : Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagaian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagaian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan .

 

  1. Al-Qur’an surat al-Baqarah : 233 :

Artinya : Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan

G. Akad Qaradh

Transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

2.5.2.3   Pelayanan Jasa

A. Letter of credit (L/C) impor syariah

L/C adalah surat pernyataan akan membayar eksportir yang diterbitkan oleh bank atas permintaan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu.

B. Bank Garansi Syariah

Jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga dimaksud.

C. Penukaran Valuta Asing (sharf)

Transaksi penukaran mata uang yang berlain jenis, baik membeli atau mejual kepada nasabah.

2.6 BENTUK HUKUM DAN PENDIRIAN

2.6.1 Bentuk Hukum

Bentuk hukum suatu Bank Berdasarkan Prinsip Syariah dapat berupa:

a)      Perseroan Terbatas

b)      Koperasi

c)       Perusahaan Daerah

2.6.2 Modal

Modal disetor untuk mendirikan Bank Berdasrkan Prinsip Syariah ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar tiga triliun rupiah. Modal disetor bagi Bank yang berbentuk hukum koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Perkoperasian. Modal disetor yang berasal dari warga negara asing dan/atau badan hukum asing setinggi-tingginya sebesar 99% dari modal disetor bank.

2.6.3 Pendirian

Bank Berdasarkan Prinsip Syariah hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dangan izin Direksi Bank Indonesia. Bank tersebut hanya dapat didirikan oleh:

  1. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia
  2. Warga negara indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.

Pemberian izin kegiatan usaha dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank. Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip diajukan sekurang-kurangnya oleh seorang calon pemilik kepada Direksi Bank Indonesia sesuai dengan format yang telah ditentukan dan wajib dilampiri dengan:

  1. Rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran dasar yang sekurang-kurangnya memuat:
  • Nama dan tempat kedudukan
  • Kegiatan usaha sebagai Bank Berdasarkan Prinsip Syariah
  • Permodalan
  • Kepemilikan
  • Wewenang tanggung jawab dan masa jabatan dewan Komisaris serta Direksi
  • Penempatan dan tugas-tugas Dewan Pengawas Syariah
  1. Data kepemilikan berupa
  • Daftar calom pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi Bank yang berbentuk hukum Perseoan Terbatas/Perusahaan Daerah.
  • Daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi Bank yang berbentuk hukum koperasi.
  1. Daftar calon anggota dewan komisaris dan anggota Direksi, disertai dengan:
  • Fotokopi tanda pengenal dan riwayat hidup
  • Surat pernyataan pribadi (personal statement) yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangangan, dan usaha lainnya dan/atau tidak pernah dihukum karenna terbukti melakukan tindak pidana kejahatan.
  • Surat keterangan atau bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman operasional di bidang pperbankan syariah bagi calon Direksi yangg telah berpengalaman.
  • Surat keterangan dari lembaga pelatihan mengenai pelatihan perbankan syariah yang pernah diikuti bagi calon Direksi yang belum berpengalaman.
  • Surat keterangan dari lembaga pendidikan mengenai pendidikan perbankan yang pernah diikuti dan/atau bukti tertulis dari Bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman di bidang perbankan bagi calon anggota dewan Komisaris
  • Surat rekomendasi dari Deawan Syariah Nasional untuk calon anggota Dewan Pengawas Syariah.
  1. Rencana susuna organisasi
  2. Rencana kerja untuk tahun pertama yang sekurang-kurangnya memuat:
  • Hasil penelaahan menganai peluang pasar dan potensi ekonomi
  • Rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan dan penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dlam mewujudkan rencana dimaksud
  • Rencana kebutuhan pegawai
  • Proyeksi arus kas bulanan selama dua belas bulan.
  1. Bukti setoran modal sekurang-kurangnya 30% dari modal disetor minimum dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada kantor bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah di Indonesia atas nama “Direksi Bank Indonesia cq. Salah seorang calon pemilik untuk pendirian Bank yang bersangkutan”, dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direksi Bank Indonesia.
  2. Surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi Bank untuk hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah atau dari calon anggota bagi Bank yang berbentuk hukum Koperasi bahwa setoran modal tidak berasal dari:
  • Pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia.
  • Sumber dana yang diharamkan menurut Prinsip Syariah.
  1. Daftar calon pemegang saham atau daftar calon anggota:
  • Dalam hal perorangan wajib dilampiri dokumen:

v  Fotokopi tanda pengenal dan riwayat hidup

v  Surat pernyataan pribadi (personal statement) yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangangan, dan usaha lainnya dan/atau tidak pernah dihukum karenna terbukti melakukan tindak pidana kejahatan.

  • Dalam hal badan hukum wajib dilampiri:

v  Akta pendirian badan hukum

v  Dokumen dari seluruh dewan Komisaris dan Direksi badan hukum yang bersangkutan.

v  Rekomendasi dari instansi berwenang di negara asal bagi badan hukum asing.

v  Daftar pemegang saham  berikut rician kepemilikan saham bagi badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah, atau daftar anggota berikut rincian jumlah simpanan poko dan simpanan wajib, serta hibah bagi badan hukum Koperasi

v  Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan posisi paling lama enam bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan persetujuan prinsip

Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip diberikan selambat-lambatnya enam puluh hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. Persetujuan prinsip berlaku untuk jangka waktu 360 (tiga ratus enam puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip dikeluarkan dan pihak yang mendapat persetujuan prinsip dilarang melakukan kegiatan usaha sebelum mendapat izin usaha

Tahap kedua adalah izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Bank setelah persiapan dilakukan. Permohonan untuk mendapat izin usaha Direksi Bank Berdasarkan Prinsip Syariah kepada Direksi Bank Indonesia sesuai dengan format yang telah ditentukan dan wajib dilampiri dengan:

  1. Akta pendirian badan hukum
  2. Daftar kepemilikan berupa daftar pemegang saham bagi Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah dan daftar anggota bagi Koperasi
  3. Daftar susunan dewan Komisaris dan Direksi
  4. Susunan organisai serta sistem dan prosedur kerja
  5. Bukti pelunasan modal disetor minimum dalam bentuk fotokpoi bilyet deposito
  6. Surat pernyataan bagi pemegang saham bahwa modal disetor tidak berasal dari pinjaman dan sesuai dengan Prinsip Syariah.
  7. Surat pernyataan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan bagi angoota Dewan Komisaris dan Direksi.
  8. Surat pernyataan dari anggota direksi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga sesuai ketentuan.
  9. Surat pernyataan dari anggota direksi bahwa yang bersangkutan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebii 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

Bank berdasarkan Prinsip Syariah yang telah mendapat izin usaha dari Direksi Bank Indonesia wajib melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya 60 hari setelah tanggal izin usaha dikeluarkan, Laporan pelaksanaan disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 hari setelah tanggal dimulainya kegiatan operasional. Bank yan telah mendapat izin usaha wajib mencantumkan kata “Syariah” sesudah kata “Bank” pada penulisan namanya.

2.7 Bank Muamalat

Salah satu bank di Indonesia yang saat ini telah berusaha melaksanakan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya adalah Bank Muamalat. Kurang lebih dua bulan setelah ditetapkannya  UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memperkenalkan  bank berdasarkan prinsip bagi hasil, Bank Muamalat melakukan operasi sesuai dengan prinsip syariah Islam, yaitu tepatnya tanggal 1 Mei 1992. Persiapan pendirian Bank Muamalat tersebut sesungguhnya telah dilaksanakan beberapa saat sebelum diundangkannya UU No. 7 Tahun 1992. Bank Muamalat meperoleh izin usaha atas dasar Keputusan Menteri Keuangan No. 430/KMK.013/1992 tanggal 29 April 1992.

Produk-produk Bank Muamalat

  1. Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana yang ditawarkan oleh Bank Muamalat meliputi hal-hal berikut ini :

  1. Pembiayaan atas dasar prinsip Murabahah

Pembiayaan ini ada kemiripan dengan kresit modal kerja yang diberikan oleh bank konvensional.

Tahap pembiayaan ini adalah sebagai berikut :

  • Bank mengangkat nasabah menjadi agen
  • Nasabah melakukan pembelian barang atas nama bank
  • Bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang sama dengan harga beli ditambah tingkat keuntungan tertentu untuk bank
  • Pembayaran oleh nasabah setelah jatuh tempo
  1. Pembiayaan atas dasar prinsip Bai Bithaman Ajil

Bai Bithaman Ajil adalah akad jual beli dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan tingkat keuntungan tertentu dan pembayarannya dilakukan atas dasar angsuran. Besarnya tingkat keuntungan, jangka waktu pembayaran, dan jumlah angsuran  tersebut didasarkan kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Pembiayaan ini ditujukan bagi nasabah yang membeli barang modal atau barang untuk tujuan investasi lainnya. Pembiayaan ini ada kemiripan dengan kredit investasi yang diberikan oleh Bank konvensional.

Tahap pembiayaan ini adalah sebagai berikut:

  • Bank mengangkat nasabah sebagai agen
  • Nasabah melakukan pembelian barang modal atas nama bank
  • Bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang sama dengan harga beli ditambah tingkat keuntungan tertentu bagi bank
  • Nasabah membayar dengan cara mengangsur sampai dengan lunas pada waktu yang telah diperjanjikan.
  1. Pembiayaan atas dasar prinsip Mudharabah

Pembiayaan ini bertujuan membina kerja sama antara pihak yang memiliki modal dana tetapi tidak memiliki modal kewirausahaan dalam suatu bidang usaha (bank) dengan pihak yang kekurangan modal dana tetapi memiliki modal kewirausahaan (nasabah). Bank memberikan modal investasi dan modal kerja (bank sebagai shahibul maal), sedangkan nasabah menjalankan suatu kegiatan usaha (nasabah sebagai mudharib). Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya, dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Apabila terjadi kerugian, nasabah akan kehilangan imbalan atas kerja kerasnya dan sebagian modal (jika nasabah juga menyertakan sebagian modal).

  1. Pembiayaan atas dasar prinsip Musyarakah

Pembiayaan ini dilakukan oleh dua pemilik modal atau lebih untuk menjalankan suatu proyek. Semua pihak berhak ikut serta dalam manajemen proyek. Proporsi pembagian laba tidak harus sebanding dengan persentase penyertaan modal, karena pada prinsipnya penyertaan tidak hanya modal tetapi juga keahlian dan waktu. Apabila terjadi kerugian masing-masing pihak bertanggung jawab sesuai proporsi modal masing-masing.

  1. Pembiayaan atas dasar prinsip Qardh ul Hasan

Pembiayaan ini ditujukan untuk menolong calon peminjam yang sedang terdesak memerlukan dana untuk tujuan kunsumtif maupun produktif. Dana ini dapat berasal dari dana zakat, infaq, dan sadaqah yang dititipkan oleh Bazis di Bank Muamalat sebelum dialokasikan kepada mustahiqqin. Pembiayaan ini diberikan dalam bentuk perjanjian pinjam-meminjam barang atau uang. Bank sebagai pemberi pinjaman tidak dapat meminta pembayaran atau pengembalian lebih dari pokok pinjaman. Pihak peminjam diperbolehkan memberikan imbalan atau pembayaran sebagai tanda terima kasih atas dasar suka rela dan jumlahnya tidak boleh ditentukan sebelumnya. Pemberian imbalan ini hukumnya sunnah.

b)      Penghimpun Dana

  1. Giro Syariah

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/ bilyet giro, atau dengan cara pemindahbukuan.

  1. Tabungan Syariah

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro.

  1. Deposito Syariah

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

BAB 3. KESIMPULAN DAN SARAN

 

3.1          Kesimpulan

Setelah beberapa pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

  1. Perbankan syariah menjadi salah satu alternatif aktivitas keuangan di Indonesia. Dengan prinsip syariah yang berlandaskan Al Qur’an dan Al Hadist, Bank Syariah dapat dijadikan salah satu lembaga penunjang aktivitas keuangan di Indonesia.
  2. Dengan adanya Bank Syariah, maka umat Islam yang mengharamkan riba memiliki alternatif untuk menginvestasikan dan meminjam uang secara halal.
  3. Perbankan syariah memberikan warna baru dalam perkembangan perbankan di Indonesia, disebabkan oleh sitem dan prinsipnya yang berbeda dengan Bank Konvensional yang telah lebih dulu muncul di Indonesia.

3.2          Saran

Saran kelompok kami agar Perbankan Syariah yang memiliki potensi besar ini harus dimanfaatkan pemerintah sebagai lembaga intermediasi keuangan di Indonesia untuk menumbuhkan perekonomian dan juga masyarakat seharusnya menjadikan Bank syariah sebagai partner dalam aktivitas keuangannya karena memiliki banyak keunggulan bila dibandingkan Bank Konvensional.


 

DAFTAR PUSTAKA

Budi Santoso, A. Totok,dkk. (2000). Bank & Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Salemba Empat.

Syariah, Direktorat Perbankan. 2012.  Outlook Perbankan Syariah 2012, Jakarta: Bank Indonesia

Tugas Kelompok

PERKEMBANGAN DAN OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH

( Makalah)

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah

BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA

 

Disusun Oleh:

Aditya Handoko ( 8335078388 )

Fanio Anggoro                                ( 8335118399 )

Muhammad Izzan Mursyidan      ( 8335116620 )

Tri Vidyananda Andre P.              ( 8335118327 )

 

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

JAKARTA

2012

 

 

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan semesta alam. Tak lupa shalawat serta salam kita hanturkan ke baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga (ahlubait), sahabat (ahlusunah wal jamaah) serta para pengikutnya hingga akhir zaman.Amien.
Sebagai tanggung jawab atas tugas mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan yang diberikan, pada makalah ini kelompok kami mencoba membahas Perkembangan dan Operasional Perbankan Syariah. Kami berusaha seobjektif mungkin meskipun pembahasan kami hanya sebatas pada kajian pustaka semata, tidak melakukan investigasi pada semua bank yang akan kami bahas. Namun tidak mengurangi pembahasan kami.
Bank syariah, bank yang seutuhnya menggunakan hukum Islam, berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan hukum barat (yahudi), meskipun demikian, dongkrak atau perkembangan yang terjadi saat ini ialah, kini setiap bank berlomba-lomba untuk merubah system perbankan kepada system syariah, semua itu tak luput dari akibat krisis globa. Kita pun tahu bahwa krisis hampir terjadi pada seluruh bank di dunia termasuk di Indonesia yang menggunakan konsep Barat (yahudi) dan bank-bank Islam yang menggunakan sistem syariah.
Sekilas pengantar yang merupakan testimoni dari makalah ini, kami akan menjelaskan secara utuh, mengenai pengertian hingga bidang unit kerja Bank Syariah. Pada bab I Merupakan Pendahuluan yang membahas Bank Syariah secara umum, dan pada bab II Merupakan Pembahasan, mengenai dasar hukum; pengertian; sejarah; dewan pengawas, komisaris, dan direksi; kegiatan usaha, serta bentuk hukum dan pendirian. Pada bab III merupakan Kesimpulan dan Saran dari pembahasan kami.
Demikianlah pengantar singkat tentang makalah kami. Tentunya makalah ini tidaklah sempurna sebab yang kesempurnaan hanya milik  Allah SWT semata. Tentunya penulis menerima kritikan dan saranyang konstruktif guna penyempurnaan pembahasan yang telah kami lakukan. Terimakasih.

Jakarta, April 2012

                                                                                                                                Penulis

DAFTAR ISI

 

KATA PENGANTAR………………………………………………………………………

DAFTAR ISI………………………………………………………………………………….

BAB 1. Pendahuluan ………………………………………………………………… 4

BAB 2. Pembahasan …………………………………………………………………. 5

2.1 Dasar Hukum …………………………………………………………….. 5

2.2 Pengertian ………………………………………………………………… 6

2.3 Sejarah Bank Syariah ………………………………………………….. 6

2.4 Dewan Pengawas, Dewan Komisaris, dan Direksi …………… 8

2.5 Kegiatan Usaha Bank Syariah ………………………………………. 9

2.6 Bentuk Hukum dan Pendirian ……………………………………… 18

2.7 Bank Muamalat …………………………………………………………. 21

BAB 3. Kesimpulan dan Saran ……………………………………………………. 22

DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………………………23


 

BAB 1. PENDAHULUAN

Bank syariah di Indonesia terhitung masih sangat muda, perkembangannya pun di Indonesia begitu lambat, sebenarnya pembahasan tentang Bank Syariah sudah pernah dibahas pada tahun 1980-an, namun realisasinya terjadi pada tahun 1992 yang dilakukan oleh salah satu bank pemerintah, yaitu Bank Muamalat Indonesia, dengan hukum yang jelas. Pada awalnya perkembangan bank di Indonesia masih bersifat konvensional dalam artian, belum Memiliki standar dari bank syariah sendiri, karena bank syariah berbasisi ideologi Islam. Sedangkan bank konvensional berdasarkan ideologi barat terutama ideologi Amerika dan Eropa. Pada makalah kali ini kami tidak akan membahas tentang mengapa bank konvensional Indonesia beralih kepada bank syariah, tetapi kami membahas bank syariah secara umum.

Secara umum ada beberapa karakteristik yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional :

  1. Bank syariah tidak menggunakan bunga
  2. Tidak digunakan untuk usaha yang haram
  3. Menerima zakat, infaq dan sodaqoh untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, terdapat 8 golongan dalam Al Qur’an

Pada point pertama, dalam bank syariah tidak menggunakan bunga, melainkan menggunakan konsep bagi hasil dimana jika bank mendapatkan keuntungan maka akan dibagi hasil keuntungan tersebut dengan para penabung, jika bank rugi maka para penabung pun akan rugi. Bank syariah juga tidak serta merta meminjamkan sejumlah uangnya kepada masyarakat secara tunai melainkan dengan prinsip bagi hasil (mudharabah), prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli (murabahah) dan prinsip sewa (ijarah).

BAB 2. PEMBAHASAN

2.1 DASAR HUKUM

                Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 1 ayat 3 menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank adalah menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia antara lain:

  1. Kegiatan usaha dan produk-produk Bank berdasarkan Prinsip Syariah.
  2. Pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah.
  3. Persyaratan bagi pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal ini merupakan revisi terhadap masalah yang sama pada UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 6 huruf m yang menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank umum adalah menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsi bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Peraturan Pemerintah. Perubahan tersebut pada dasarnya menyangkut 3 hal, yaitu:

a)      Istilah ‘prinsip bagi hasil’ diganti dengan ‘prinsip syariah’ meskipun esensinya tidak berubah.

b)      Ketentuan rinci semula ditetapkan dengan ‘Peraturan Pemerintah’ kemudian diganti dengan ‘ketentuan Bank Indonesia’ .

c)       UU yang lama hanya menyebutkan prinsip bagi hasil dalam hal penyediaan dana saja, sedangkan UU yang bar menyebutkan prinsip bagi hasil dalm hal penyediaan dana dan juga dalam ‘kegiatan lain’ . Kegiatan lain bisa diterjemahkan dalam banyak hal yang mencakup penghimpunan dan pengunaan dana.

Secara umum dengan diundangkannya UU No. 10 Tahun 1998 tersebut, posisi bagi hasil ataupun bank atas dasar Prinsip Syariah secara tegas telah diakui oleh Undang-Undang.

Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah melalui:

a)                       Pendirian Kantor Cabang atau kantor di bawah kantor cabang baru.

b)                  Pengubahan kantor Cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam rangka persiapan perubahan kantor Bank tersebut, Kantor Cabang atau atau kantor di bawah kantor cabang yang seblumnya melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat membentuk dahulu unit tersendiri yang melaksanakan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah di dalam kantor Bank tersebut.

Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang sejak awal kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan secara konvensional. Demikian juga Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan secara konvensional tidak diperkenankan melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah.

2.2 PENGERTIAN

Ditinjau dari segi imbalan atau jasa atas penggunaan dana, baik simpanan maupun pinjaman, bank dapat dibedakan menjadi:

a)         Bank Konvensional, yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan maupn penyaluran dana, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatau periode tertentu yang biasanya ditetapkan per tahun.

b)        Bank Syariah, yaitu bank yang dalam aktivitasnya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.

Prinsip utama operasional bank berdasarkan Prinsip Syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al Qur’an dan Al Hadist. Kegiatn operasional bank harus memperhatikan perintah dan larangan kedua sumber tersebut. Larangan terutama berkaitan dengan kegiatan bank yang dapat diklasifikasikan sebagai riba. Perbedaan utama antara kegiatan bank berdasarkan prinsip syariah dengan bank konvensional pada dasarnya terletak pada sistem pemberian imbalan atau jasa atas dana. Dalam menjalankan operasionalnya, bank berdasarkan Prinsip Syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam menentukan sitem imbalan atas dana yang digunakan atau ditipkan oleh suatu pihak. Penentuan imbalan terhadap dana yang dipinjamkan maupun dana yang disimpan di bank didasarkan pada prinsip bagi hasil sesuai dengan hukum Islam. Perlu diakui bahwa ada sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa sistem bunga yang ditetapkan oleh bank konvensional merupakan pelanggaran terhadap prinsip syariah. Dalam hukum Islam, bunga adalah riba dan diharamkan. Ditinjau dari sisi pelayanan terhadap masyarakat dan pemasaran, adanya bank atas dasar prinsip Syariah merupakan usaha untuk melayani dan mendayagunakan segmen pasar perbankan yang tidak setuju atau tidak menyukai sistem bungan.

2.3 SEJARAH BANK SYARIAH

2.3.1      Sejarah Dunia

Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-embel Islam, karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Pemimpin perintis usaha ini Ahmad El Najjar, mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis profit sharing (pembagian laba) di kota Mit Ghamr pada tahun 1963. Eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967, dan saat itu sudah berdiri 9 bank dengan konsep serupa dengan Mesir. Bank-bank ini, yang tidak memungut maupun menerima bunga, sebagian besar berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk partnership dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung.

Masih di negara yang sama, pada tahun 1971, Nasir Social Bank didirikan dan mendeklarasikan diri sebagai bank komersial bebas bunga. Walaupun dalam akta pendiriannya tidak disebutkan rujukan kepada agama maupun syariat Islam.

Islamic Development Bank (IDB) kemudian berdiri pada tahun 1974 disponsori oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam, walaupun bank tersebut adalah bank antarpemerintah yang bertujuan untuk menyediakan dana untuk proyek pembangunan di negara-negara anggotanya. IDB menyediakan jasa finansial berbasis fee dan profit sharing untuk negara-negara tersebut dan secara eksplisit menyatakan diri berdasar pada syariah Islam.

Di belahan negara lain pada kurun 1970-an, sejumlah bank berbasis Islam kemudian muncul. Di Timur Tengah antara lain berdiri Dubai Islamic of Bank (1975), Faisal Islamic of Sudan (1977), Faisal Islamic of Egypt (1977) serta Bahrain Islamic Bank (1979). Di Asia-Pasifik, Philipine Amanah Bank didirikan tahun 1973 berdasarkan dekrit presiden, dan di Malaysia tahun 1983 berdiri Muslim Pilgrims Savings Corporation yang bertujuan membantu mereka yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah haji.

2.3.2      Sejarah Indonesia

Walaupun di Indonesia masyarakatnya mayoritas Islam, namun belum ada Bank yang tercermin pada bank-bank Timur Tengah, bank di Indonesia mayoritas Merupakan bank cerminan barat (Amerika dan Eropa), yang lebih dikenal bank konvensional, dan sebenarnya kajian tentang perbankan syariah sudah muncul sejak tahun 1980-an namun realisasinya berdiri tahun 1991 oleh Bank Muamalat Indonesia. Bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Bank ini awalnya Memiliki landasan hukum yang lemah UU No.7 Tahun 1992 belum dijelaskan tentang bank syariah, namun setelah terjadi revisi muncul UU No 10 Tahun 1998 dan dengan revisi UU tersebut maka status bank syariah semakin kuat. Bank Muamalat Indonesia juga sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 1990-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode 1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba.

Hingga tahun 2007 terdapat 3 institusi bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah. Sementara itu bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 19 bank di antaranya merupakan bank besar seperti Bank Negeri Indonesia (Persero) dan Bank Rakyat Indonesia (Persero). System syariah juga telah digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat, saat ini telah berkembang 104 BPR Syariah.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka perkembangan industry perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan asset lebih dari 65% per tahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian akan semakin signifikan.

2.4 DEWAN PENGAWAS, DEWAN KOMISARIS, DAN DIREKSI

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, dan SK Dir BI No. 32/34/KEP/DIR/ 12 Mei 1999 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Syariah, kepengurusan Bank Syariah terdiri dari dewan Komisaris dan Direksi, di samping itu bank wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berkedudukan di kantor pusat bank. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bersifat independen, yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional dan ditempatkan pada Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, dengan tugas yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional. Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Dewan Pengawas Syariah berfungsi mengawasi kegiatan usaha Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Pengawas Syariah wajib mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional.

Anggota dewan Komisaris dan direksi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a)    Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

b)   Memiliki kemampuan dalam menjalankan tugasnya

c)                  Menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas yang baik. Integritas yang baik diartikan sebagai:

  • Memiliki akhlak dan moral yang baik
  • Mematuhi perundang-undangan yang berlaku
  • Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat
  • Dinilai layak dan wajar untuk menjadi anggota dewan Komisaris dan Direksi Bank

Bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing dapat menempatkan warga negara asing sebagai anggota dewan Komisaris dan Direksi. Di antara anggota dewan Komisaris dan Direksi Bank, sekurang-kurangnya terdapat 1 (satu) orang anggota dewan Komisaris dan 1 (satu) orang anggota direksi berkewarganegaraan Indonesia.

Jumlah anggota dewan Komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) orang. Anggota dewan Komisaris memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang perbankan. Anggota dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan:

a)                  Sebagai anggota dewan Komisaris sebanyak-banyaknya pada 1 (satu) bank lain atau Bank Perkreditan Rakyat, atau

b)                  Sebagai anggota dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang memerlukan tanggung jawab penuh sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) perusahaan lain bukan bank atau bukan Bank Perkreditan Rakyat. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan perusahaan dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi.

Mayoritas anggota dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk suami/istri, menantu, dan par dengan anggota dewan Komisaris lain.

Direksi Bank sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang. Mayoritas dari anggota direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebagai Pejabat Eksekutif pada bank. Anggota Direksi yang belum  berpengalaman wajib mengikuti pelatihan perbankan syariah . Mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua termasuk suami/istri, keponakan, menantu, ipar, dan besan dengan anggota Direksi lain. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perankan, perusahaan atau lembaga lain. Di antara anggota-anggota Direksi dilarang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. Di samping itu Direksi Bank juga dilarang memberikan kuasa kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

Calon anggota dewan Komisaris atau Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya. Permohonan untuk mendapatkan persetujuan wajib disampaikan kepada direksi Bank terhadap Direksi Bank Indonesia sebelum rapat umum pemegang saham atau rapat anggota yang mengesahkan pengengkatan dimaksud, disertai dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan. Persetujuan tau penolakan atas permohonan pengangkatan anggota Dewan Komisaris atau Direksi diberikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan, Bank Indonesia melakuakan:

  • Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen
  • Wawancara terhadap calon anggota dewan Komisaris atau Direksi

Laporan pengangkatan anggotaa dewan Komisaris atau Direksi wajib disampaikan oleh Direksi Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pengangkatan dimaksud. Disahkan oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai dengan format yang telah ditentukan, disertai dengan notulen rapat umum pemegang saham atau notulen rapat anggota.

 

2.5 KEGIATAN USAHA BANK SYARIAH

2.5.1 Prinsip Kegiatan Usaha

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR 12 Mei 1999 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Syariah, prinsip kegiatan usaha Bank Syariah adalah:

  1. Hiwalah,

Akad pemindahan piutang nasabah (Muhil) kepada bank (Muhal’alaih) dari nasabah lain (Muhal). Muhil meminta muhal’alaih untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual beli. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo, muhal akan membayar kepada muhal’alaih. Muhal’alaih memperoleh imbalan sebagai jasa pemindahan piutang.

  1. Ijarah,

Akad sewa menyewa barang antara Bank (Muaajir) dengan penyewa (Mustajir). Setelah masa sewa berakhir barang sewaan dikembalikan kepada muaajir

  1. Ijarah Wa Iqtina

Akad sewa menyewa barang antara Bank (Muaajir) dengan penyewa (Mustajir) yang diikuti janji bahwa pada saat yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada mustajir.

  1. Istishna

Akad jual beli barang (Mashnu’) antara pemesan (mustashni’) dengan penerima pesanan (Shani). Spesifikasi dan harga barang pemesanan disepakati di awal akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan. Apabila bank bertindak sebagai Shani dan penunjukkan dilakukan kepada pihak lain untuk membuat barang (Mashnu’) maka hal ini disebut Ishtisna Paralel.

  1. Kafalah

Akad pemberian jaminan (Makful alaih) yang diberikan satu pihak kepada pihak lain sebagai pemberi jaminan (Kafiil) bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan (Makful).

  1. Mudharabah

Akad antara pihak pemilik modal (Shahibul Maal) dengan pengelola (Mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan.Pendapatan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad. Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudharib, mudharabah dibagi menjadi Mudharabah Mutlaqah dan Mudarrabah Muqayyadah.

  1. Mudharabah Mutlaqah

Mudharib diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal.

  1. Mudharabah Muqayyadah

Shahibul Maal menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi mudharib baik mengenai tempat, tunjuan, maupun jenis usaha.

  1. Murabahah

Akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank memberi barang yang diperlukan nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

  1. Musyarakah

Akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

  1. Qardh

Akad pinjaman dari bank (Muqtaridh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai peminjaman. Muqridh dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada Muqtaridh.

  1. Al Qard ul Hasan

Akad pinjaman dari bank (Muqridh) kepada pihak tertentu (Muqtaridh) untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.

  1. Al Rahn

Akad penyerahan barang harta (Marhun) dan nasabah (Rahin) kepada bank (Murtahin) sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang.

  1. Salam

Akad jual beli barang pesanan (Muslam fiih) antara pembeli (Muslam) dengan penjual (Muslamilaih) . Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Apabila bank bertindak sebagai Muslam dan pemesanan dilakukan kepada pihak lain untuk menyediakan barang (Muslam fiih) maka hal ini disebut salam paralel.

  1. Sharf

Akad jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya.

  1. Ujr

Imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan.

  1. Wadi’ah

Akad penitipan barang/uang. Wadi’ah terdiri dari Wadi’ah Yad Amanah dan Wadi’ah Yad Dhamanah.

  1. Wadi’ah Yad Amanah

Akad penitipan barang/uang dengan pihak penerima tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggungjawab atas kehilangan/kerusakan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan.

  1. Wadi’ah Yad Dhamanah

Akad penitipan barang/uang dengan pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggungjawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang tersebut menjadi hak penerima titipan.

  1. Wakalah

Akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa ( Muakkil ) kepada penerima kuasa ( Wakil ) untuk melaksanakan suatu tugas (Taukil) atas nama pemberi kuasa.

Bank Berdasarkan Prinsip Syariah juga dapt melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip operasional lain yang lazim dilakukan oleh bank syariah. Hal ini dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional.

2.5.2      Produk Perbankan Syariah

2.5.2.1   Penghimpun Dana

A. Giro Syariah

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/ bilyet giro, atau dengan cara pemindahbukuan.

B. Tabungan Syariah

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro.

C. Deposito Syariah

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank.

2.5.2.2   Penyaluran Dana

A. Akad Mudharabah (bagi hasil)

Penanaman dana dari pemilik modal dengan pengelola untuk melakukan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil antara kedua belah pihak berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

Mudharabah berasal dari kata dharb yang artinya memukul atau berjalan. Istilah ini biasa dipakai oleh penduduk Irak, sementara penduduk Hijaz lebih suka menggunakan istilah qirodh atau muqaradhah. Dalam kaitannya dengan muamalah, kata dharb disini lebih tepat diartikan pada proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Sedangkan secara teknis, mudharabah didefinisikan sebagai akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan 100% modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Apabila dalam usahanya diperoleh keuntungan (profit) maka keuntungan tadi kemudian dibagi antara shahibul maal dan mudharib dengan prosentase nisbah atau rasio yang telah disepakati sejak awal perjanjian/kontrak. Sedangkan apabila usaha tersebut merugi maka kerugian tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak shahibul maal sepanjang hal itu disebabkan oleh risiko bisnis (bussiness risk) dan bukan karena kelalaian mudharib (character risk).

Akad mudharabah ini berbeda dengan sistem bunga (interest) mengingat sifat pengembalian (return) yang tidak pasti baik dari segi jumlah maupun segi waktu sehingga akad ini dikategorikan sebagai Natural Uncertainty Contract (NUC). Dalam bahasa lain, produk ini disebut juga dengan Trust Financing atau Trust Investment karena kontrak ini hanya diberikan kepada pengusaha yang benar-benar credible dan sudah teruji amanahnya. Secara skematis, akad mudharabah dapat digambarkan sebagai berikut  :

Jenis-Jenis Mudharabah

1.            Mudharabah Mutlaqah

Jenis mudharabah ini merupakan bentuk akad yang tidak dibatasi pada jenis usaha, waktu, dan wilayah tertentu sehingga pengelola bebas untuk menentukan cara ia mengelola modal tersebut.

2.       Mudharabah Muqayyadah

Adalah jenis mudharabah yang pada akadnya dicantumkan persyaratan-persyaratan tertentu misalnya hanya boleh digunakan untuk usaha tertentu, di kota tertentu, dan dalam waktu tertentu. Ikatan-ikatan ini membuat akad mudharabah menjadi terikat dan sempit sehingga disebut mudharabah muqayyadah (restricted mudharabah).

B. Akad Musyarakah (penyertaan modal)

Transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dnegan pembagian hasil antara kedua belah pihak berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, jika pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.

C. Akad Murabahah (jual beli)

Transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin yang disepakati oleh para pihak, dimana pihak penjual menginformasikan harga perolehan terlebih dahulu kepada pembeli atau konsumen.

D. Akad Salam

Transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.

E. Akad Istishna

Transaksi jual beli dengan cara pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

Definisi Menurut Fatwa DSN MUI

Akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/mustashni’) dan penjual (pembuat/shani’)

Jenis Akad Istishna :

  1. Langsung : Pemesan ßàPenjual

Akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan             persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/mustashni) dan penjual (pembuat/shani’)

  1. Paralel : Pemesan ↔ Penjual ↔ subkontraktor

Akad istishna antara penjual dan pemesan, dimana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istishna’ dengan pihak lain (subkontraktor) yang dapat memenuhi aset yang dipesan oleh pemesan. Syarat : tidak terjadi ta’alluq.

Rukun Akad Istishna

1. Pelaku terdiri atas pemesan (pembeli/mustashni’) dan penjual (pembuat/shani’)

2. Objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal istishna’ yang berbentuk harga.

3. Ijab kabul/serah terima

F. Akad Ijarah (sewa)

Transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau jasa, antara pemilik dan pemakaian sewa dengan hak pakai untuk mendapatkan imbalan atas obyek yang disewakan.

Transaksi terhadap suatu manfa’at tertentu, bersifat mubah dan dapat dimanfa’atkan dengan imbalan tertentu . Ijarah ditunjukkan untuk manfa’at atau jasa bukan materi/benda, dapat berupa manfaat/nilai Ijarah “Jasa” (Ijarah ‘ala al ‘amal) bukan merupakan kewajiban (fardhu ‘ain) seperti shalat, puasa. Tetapi bersifat fardu kifayah

Ijarah memiliki beberapa ketentuan:

  1. Kedua belah pihak memenuhi syarat hukum
  2. Kedua belah pihak menyatakan kerelaannya untuk melakukan ijarah dan tidak terpaksa
  3. Manfaat objek diketahui secara jelas
  4. Penyewa berhak atas manfat baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain baik dengan cara menyewakannya atau meminjamkan
  5. Objek Ijarah dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung
  6. Objek Ijarah adalah halal

Akad Ijarah Berakhir

  • Objek hilang/lenyap : terbakar, faktor alam
  • Habis masa waktunya
  • Salah satu pihak yang wafat dapat dialihkan pada ahli warisnya
    • Objek disita, pailit

Dalam Hukum Islam ada dua jenis ijarah, yaitu 3:

  1. Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut mustajir, pihak pekerja disebut ajir dan upah yang dibayarkan disebut ujrah.
  2. b.                  Ijarah yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk ijarah ini mirip dengan leasing (sewa) pada bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (lessee) disebut mustajir, pihak yang menyewakan (lessor) disebut mu’jir/muajir dan biaya sewa disebut ujrah.

Adapun yang menjadi dasar hukum ijarah adalah :

  1. Al-Qur’an surat al-Zukhruf : 32

Artinya : Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagaian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagaian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan .

 

  1. Al-Qur’an surat al-Baqarah : 233 :

Artinya : Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan

G. Akad Qaradh

Transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

2.5.2.3   Pelayanan Jasa

A. Letter of credit (L/C) impor syariah

L/C adalah surat pernyataan akan membayar eksportir yang diterbitkan oleh bank atas permintaan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu.

B. Bank Garansi Syariah

Jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga dimaksud.

C. Penukaran Valuta Asing (sharf)

Transaksi penukaran mata uang yang berlain jenis, baik membeli atau mejual kepada nasabah.

2.6 BENTUK HUKUM DAN PENDIRIAN

2.6.1 Bentuk Hukum

Bentuk hukum suatu Bank Berdasarkan Prinsip Syariah dapat berupa:

a)      Perseroan Terbatas

b)      Koperasi

c)       Perusahaan Daerah

2.6.2 Modal

Modal disetor untuk mendirikan Bank Berdasrkan Prinsip Syariah ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar tiga triliun rupiah. Modal disetor bagi Bank yang berbentuk hukum koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Perkoperasian. Modal disetor yang berasal dari warga negara asing dan/atau badan hukum asing setinggi-tingginya sebesar 99% dari modal disetor bank.

2.6.3 Pendirian

Bank Berdasarkan Prinsip Syariah hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dangan izin Direksi Bank Indonesia. Bank tersebut hanya dapat didirikan oleh:

  1. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia
  2. Warga negara indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.

Pemberian izin kegiatan usaha dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank. Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip diajukan sekurang-kurangnya oleh seorang calon pemilik kepada Direksi Bank Indonesia sesuai dengan format yang telah ditentukan dan wajib dilampiri dengan:

  1. Rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran dasar yang sekurang-kurangnya memuat:
  • Nama dan tempat kedudukan
  • Kegiatan usaha sebagai Bank Berdasarkan Prinsip Syariah
  • Permodalan
  • Kepemilikan
  • Wewenang tanggung jawab dan masa jabatan dewan Komisaris serta Direksi
  • Penempatan dan tugas-tugas Dewan Pengawas Syariah
  1. Data kepemilikan berupa
  • Daftar calom pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi Bank yang berbentuk hukum Perseoan Terbatas/Perusahaan Daerah.
  • Daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi Bank yang berbentuk hukum koperasi.
  1. Daftar calon anggota dewan komisaris dan anggota Direksi, disertai dengan:
  • Fotokopi tanda pengenal dan riwayat hidup
  • Surat pernyataan pribadi (personal statement) yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangangan, dan usaha lainnya dan/atau tidak pernah dihukum karenna terbukti melakukan tindak pidana kejahatan.
  • Surat keterangan atau bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman operasional di bidang pperbankan syariah bagi calon Direksi yangg telah berpengalaman.
  • Surat keterangan dari lembaga pelatihan mengenai pelatihan perbankan syariah yang pernah diikuti bagi calon Direksi yang belum berpengalaman.
  • Surat keterangan dari lembaga pendidikan mengenai pendidikan perbankan yang pernah diikuti dan/atau bukti tertulis dari Bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman di bidang perbankan bagi calon anggota dewan Komisaris
  • Surat rekomendasi dari Deawan Syariah Nasional untuk calon anggota Dewan Pengawas Syariah.
  1. Rencana susuna organisasi
  2. Rencana kerja untuk tahun pertama yang sekurang-kurangnya memuat:
  • Hasil penelaahan menganai peluang pasar dan potensi ekonomi
  • Rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan dan penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dlam mewujudkan rencana dimaksud
  • Rencana kebutuhan pegawai
  • Proyeksi arus kas bulanan selama dua belas bulan.
  1. Bukti setoran modal sekurang-kurangnya 30% dari modal disetor minimum dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada kantor bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah di Indonesia atas nama “Direksi Bank Indonesia cq. Salah seorang calon pemilik untuk pendirian Bank yang bersangkutan”, dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direksi Bank Indonesia.
  2. Surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi Bank untuk hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah atau dari calon anggota bagi Bank yang berbentuk hukum Koperasi bahwa setoran modal tidak berasal dari:
  • Pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia.
  • Sumber dana yang diharamkan menurut Prinsip Syariah.
  1. Daftar calon pemegang saham atau daftar calon anggota:
  • Dalam hal perorangan wajib dilampiri dokumen:

v  Fotokopi tanda pengenal dan riwayat hidup

v  Surat pernyataan pribadi (personal statement) yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangangan, dan usaha lainnya dan/atau tidak pernah dihukum karenna terbukti melakukan tindak pidana kejahatan.

  • Dalam hal badan hukum wajib dilampiri:

v  Akta pendirian badan hukum

v  Dokumen dari seluruh dewan Komisaris dan Direksi badan hukum yang bersangkutan.

v  Rekomendasi dari instansi berwenang di negara asal bagi badan hukum asing.

v  Daftar pemegang saham  berikut rician kepemilikan saham bagi badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah, atau daftar anggota berikut rincian jumlah simpanan poko dan simpanan wajib, serta hibah bagi badan hukum Koperasi

v  Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan posisi paling lama enam bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan persetujuan prinsip

Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip diberikan selambat-lambatnya enam puluh hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. Persetujuan prinsip berlaku untuk jangka waktu 360 (tiga ratus enam puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip dikeluarkan dan pihak yang mendapat persetujuan prinsip dilarang melakukan kegiatan usaha sebelum mendapat izin usaha

Tahap kedua adalah izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Bank setelah persiapan dilakukan. Permohonan untuk mendapat izin usaha Direksi Bank Berdasarkan Prinsip Syariah kepada Direksi Bank Indonesia sesuai dengan format yang telah ditentukan dan wajib dilampiri dengan:

  1. Akta pendirian badan hukum
  2. Daftar kepemilikan berupa daftar pemegang saham bagi Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah dan daftar anggota bagi Koperasi
  3. Daftar susunan dewan Komisaris dan Direksi
  4. Susunan organisai serta sistem dan prosedur kerja
  5. Bukti pelunasan modal disetor minimum dalam bentuk fotokpoi bilyet deposito
  6. Surat pernyataan bagi pemegang saham bahwa modal disetor tidak berasal dari pinjaman dan sesuai dengan Prinsip Syariah.
  7. Surat pernyataan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan bagi angoota Dewan Komisaris dan Direksi.
  8. Surat pernyataan dari anggota direksi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga sesuai ketentuan.
  9. Surat pernyataan dari anggota direksi bahwa yang bersangkutan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebii 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

Bank berdasarkan Prinsip Syariah yang telah mendapat izin usaha dari Direksi Bank Indonesia wajib melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya 60 hari setelah tanggal izin usaha dikeluarkan, Laporan pelaksanaan disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 hari setelah tanggal dimulainya kegiatan operasional. Bank yan telah mendapat izin usaha wajib mencantumkan kata “Syariah” sesudah kata “Bank” pada penulisan namanya.

2.7 Bank Muamalat

Salah satu bank di Indonesia yang saat ini telah berusaha melaksanakan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya adalah Bank Muamalat. Kurang lebih dua bulan setelah ditetapkannya  UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memperkenalkan  bank berdasarkan prinsip bagi hasil, Bank Muamalat melakukan operasi sesuai dengan prinsip syariah Islam, yaitu tepatnya tanggal 1 Mei 1992. Persiapan pendirian Bank Muamalat tersebut sesungguhnya telah dilaksanakan beberapa saat sebelum diundangkannya UU No. 7 Tahun 1992. Bank Muamalat meperoleh izin usaha atas dasar Keputusan Menteri Keuangan No. 430/KMK.013/1992 tanggal 29 April 1992.

Produk-produk Bank Muamalat

  1. Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana yang ditawarkan oleh Bank Muamalat meliputi hal-hal berikut ini :

  1. Pembiayaan atas dasar prinsip Murabahah

Pembiayaan ini ada kemiripan dengan kresit modal kerja yang diberikan oleh bank konvensional.

Tahap pembiayaan ini adalah sebagai berikut :

  • Bank mengangkat nasabah menjadi agen
  • Nasabah melakukan pembelian barang atas nama bank
  • Bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang sama dengan harga beli ditambah tingkat keuntungan tertentu untuk bank
  • Pembayaran oleh nasabah setelah jatuh tempo
  1. Pembiayaan atas dasar prinsip Bai Bithaman Ajil

Bai Bithaman Ajil adalah akad jual beli dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan tingkat keuntungan tertentu dan pembayarannya dilakukan atas dasar angsuran. Besarnya tingkat keuntungan, jangka waktu pembayaran, dan jumlah angsuran  tersebut didasarkan kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Pembiayaan ini ditujukan bagi nasabah yang membeli barang modal atau barang untuk tujuan investasi lainnya. Pembiayaan ini ada kemiripan dengan kredit investasi yang diberikan oleh Bank konvensional.

Tahap pembiayaan ini adalah sebagai berikut:

  • Bank mengangkat nasabah sebagai agen
  • Nasabah melakukan pembelian barang modal atas nama bank
  • Bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang sama dengan harga beli ditambah tingkat keuntungan tertentu bagi bank
  • Nasabah membayar dengan cara mengangsur sampai dengan lunas pada waktu yang telah diperjanjikan.
  1. Pembiayaan atas dasar prinsip Mudharabah

Pembiayaan ini bertujuan membina kerja sama antara pihak yang memiliki modal dana tetapi tidak memiliki modal kewirausahaan dalam suatu bidang usaha (bank) dengan pihak yang kekurangan modal dana tetapi memiliki modal kewirausahaan (nasabah). Bank memberikan modal investasi dan modal kerja (bank sebagai shahibul maal), sedangkan nasabah menjalankan suatu kegiatan usaha (nasabah sebagai mudharib). Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya, dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Apabila terjadi kerugian, nasabah akan kehilangan imbalan atas kerja kerasnya dan sebagian modal (jika nasabah juga menyertakan sebagian modal).

  1. Pembiayaan atas dasar prinsip Musyarakah

Pembiayaan ini dilakukan oleh dua pemilik modal atau lebih untuk menjalankan suatu proyek. Semua pihak berhak ikut serta dalam manajemen proyek. Proporsi pembagian laba tidak harus sebanding dengan persentase penyertaan modal, karena pada prinsipnya penyertaan tidak hanya modal tetapi juga keahlian dan waktu. Apabila terjadi kerugian masing-masing pihak bertanggung jawab sesuai proporsi modal masing-masing.

  1. Pembiayaan atas dasar prinsip Qardh ul Hasan

Pembiayaan ini ditujukan untuk menolong calon peminjam yang sedang terdesak memerlukan dana untuk tujuan kunsumtif maupun produktif. Dana ini dapat berasal dari dana zakat, infaq, dan sadaqah yang dititipkan oleh Bazis di Bank Muamalat sebelum dialokasikan kepada mustahiqqin. Pembiayaan ini diberikan dalam bentuk perjanjian pinjam-meminjam barang atau uang. Bank sebagai pemberi pinjaman tidak dapat meminta pembayaran atau pengembalian lebih dari pokok pinjaman. Pihak peminjam diperbolehkan memberikan imbalan atau pembayaran sebagai tanda terima kasih atas dasar suka rela dan jumlahnya tidak boleh ditentukan sebelumnya. Pemberian imbalan ini hukumnya sunnah.

b)      Penghimpun Dana

  1. Giro Syariah

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/ bilyet giro, atau dengan cara pemindahbukuan.

  1. Tabungan Syariah

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro.

  1. Deposito Syariah

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

BAB 3. KESIMPULAN DAN SARAN

 

3.1          Kesimpulan

Setelah beberapa pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

  1. Perbankan syariah menjadi salah satu alternatif aktivitas keuangan di Indonesia. Dengan prinsip syariah yang berlandaskan Al Qur’an dan Al Hadist, Bank Syariah dapat dijadikan salah satu lembaga penunjang aktivitas keuangan di Indonesia.
  2. Dengan adanya Bank Syariah, maka umat Islam yang mengharamkan riba memiliki alternatif untuk menginvestasikan dan meminjam uang secara halal.
  3. Perbankan syariah memberikan warna baru dalam perkembangan perbankan di Indonesia, disebabkan oleh sitem dan prinsipnya yang berbeda dengan Bank Konvensional yang telah lebih dulu muncul di Indonesia.

3.2          Saran

Saran kelompok kami agar Perbankan Syariah yang memiliki potensi besar ini harus dimanfaatkan pemerintah sebagai lembaga intermediasi keuangan di Indonesia untuk menumbuhkan perekonomian dan juga masyarakat seharusnya menjadikan Bank syariah sebagai partner dalam aktivitas keuangannya karena memiliki banyak keunggulan bila dibandingkan Bank Konvensional.


 

DAFTAR PUSTAKA

Budi Santoso, A. Totok,dkk. (2000). Bank & Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Salemba Empat.

Syariah, Direktorat Perbankan. 2012.  Outlook Perbankan Syariah 2012, Jakarta: Bank Indonesia

About these ads

5 comments

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s